-
Intimidasi dan ancaman terhadap saksi serta pelapor tindak pidana (whistleblower)
Ancaman terhadap saksi dan whistleblower mengancam integritas sistem hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah
-
Kedudukan Fidusia sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah
Fidusia sebagai Jaminan: Perspektif Hukum Perdata dan Syariah.
-
Penyalahgunaan anggaran operasional dan pengadaan barang di institusi penegak hukum
Dugaan penyalahgunaan anggaran operasional dan pengadaan barang di lingkungan institusi penegak hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.
-
Perdagangan jabatan dan nepotisme dalam rekrutmen serta promosi aparat
Jual beli jabatan dan nepotisme menggerogoti birokrasi.
Anda Mungkin Suka Juga
Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.
Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
-
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Internasional: Tantangan Yurisdiksi dan Hukum yang BerlakuKetika artis Indonesia dilaporkan melanggar hak cipta oleh pihak luar negeri (atau sebaliknya), hukum negara mana yang berlaku dan bagaimana mekanismenya.
Perjanjian lisensi internasional menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa hak cipta musik lintas negara, menentukan hukum yang berlaku serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa hak cipta musik internasional melibatkan kompleksitas yurisdiksi lintas negara yang menentukan hukum substantif dan prosedural yang berlaku. Ketika artis Indonesia terlibat sengketa dengan pihak asing, penentuan forum hukum yang tepat menjadi krusial, baik melalui yurisdiksi berdasarkan domisili tergugat, tempat terjadinya pelanggaran, atau berdasarkan perjanjian lisensi internasional yang telah disepakati. Mekanisme penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan domestik, arbitrase internasional, atau mediasi berdasarkan konvensi dan perjanjian?? yang mengikat kedua belah pihak.
Anda Mungkin Suka Juga
Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.
Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.
-
Perlindungan Hak Cipta Lagu Daerah dan Karya Tradisional dari Eksploitasi Komersial Bagaimana melindungi warisan budaya tak benda (folklore, lagu rakyat, motif batik) dari klaim hak cipta oleh pihak yang tidak berhak.
Perlindungan lagu daerah dan motif batik dari eksploitasi komersial menuntut pengakuan kolektif serta kebijakan hukum yang memadai untuk mencegah klaim hak cipta individu atas warisan bersama.
Anda Mungkin Suka Juga
Temuan Aset Tidak Wajar – Penggeledahan di rumah Sentul menemukan uang tunai dan emas ratusan miliar rupiah yang tidak sebanding dengan gaji pejabat negara.
Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh OJK — Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan pasca-UU 21/2011.
Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
-
Pungutan liar (pungli) di tingkat kepolisian dan kejaksaan
Pungutan liar yang merajalela di institusi penegak hukum.
