-
Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Fidusia: Studi Kasus Pembiayaan Kendaraan Bermotor
Wanprestasi dalam perjanjian fidusia timbul akibat cidera janji debitur.
Anda Mungkin Suka Juga
Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)
Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral Seniman dalam Kontrak Rekaman dan Penerbitan Mengapa banyak musisi dan seniman Indonesia merugi karena kontrak yang tidak adil — dan bagaimana hukum hak cipta melindungi hak moral pencipta.
-
Intimidasi dan ancaman terhadap saksi serta pelapor tindak pidana (whistleblower)
Ancaman terhadap saksi dan whistleblower mengancam integritas sistem hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat
Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Internasional: Tantangan Yurisdiksi dan Hukum yang BerlakuKetika artis Indonesia dilaporkan melanggar hak cipta oleh pihak luar negeri (atau sebaliknya), hukum negara mana yang berlaku dan bagaimana mekanismenya.
-
Kedudukan Fidusia sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah
Fidusia sebagai Jaminan: Perspektif Hukum Perdata dan Syariah.
Anda Mungkin Suka Juga
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan
Penyalahgunaan Jabatan JAMPIDSUS – Dugaan pemanfaatan posisi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk melindungi kepentingan pihak tertentu atau menghambat penyidikan kasus korupsi besar.
-
Penyalahgunaan anggaran operasional dan pengadaan barang di institusi penegak hukum
Dugaan penyalahgunaan anggaran operasional dan pengadaan barang di lingkungan institusi penegak hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.
DPR Awasi Kesetaraan Proses Hukum – Panja Komisi III DPR RI memastikan proses hukum terhadap Febrie dilakukan setara dengan tersangka korupsi lainnya, tanpa perlakuan istimewa.
Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).
-
Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral Seniman dalam Kontrak Rekaman dan Penerbitan Mengapa banyak musisi dan seniman Indonesia merugi karena kontrak yang tidak adil — dan bagaimana hukum hak cipta melindungi hak moral pencipta.
Banyak musisi Indonesia mengalami kerugian akibat kontrak tidak adil. Hukum hak cipta Indonesia menjamin hak moral pencipta melalui perlindungan non-ekonomi.
-
Perdagangan jabatan dan nepotisme dalam rekrutmen serta promosi aparat
Jual beli jabatan dan nepotisme menggerogoti birokrasi.
-
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Internasional: Tantangan Yurisdiksi dan Hukum yang BerlakuKetika artis Indonesia dilaporkan melanggar hak cipta oleh pihak luar negeri (atau sebaliknya), hukum negara mana yang berlaku dan bagaimana mekanismenya.
Perjanjian lisensi internasional menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa hak cipta musik lintas negara, menentukan hukum yang berlaku serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa hak cipta musik internasional melibatkan kompleksitas yurisdiksi lintas negara yang menentukan hukum substantif dan prosedural yang berlaku. Ketika artis Indonesia terlibat sengketa dengan pihak asing, penentuan forum hukum yang tepat menjadi krusial, baik melalui yurisdiksi berdasarkan domisili tergugat, tempat terjadinya pelanggaran, atau berdasarkan perjanjian lisensi internasional yang telah disepakati. Mekanisme penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan domestik, arbitrase internasional, atau mediasi berdasarkan konvensi dan perjanjian?? yang mengikat kedua belah pihak.
Anda Mungkin Suka Juga
Intimidasi dan ancaman terhadap saksi serta pelapor tindak pidana (whistleblower)
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.
Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
