SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

  • Software

    Free Software Foundation merekomendasikan LibreOffice di OpenOffice.org

    11 Juni, 2011 /

    Setelah pindah ke Apache Software Foundation, OpenOffice.org telah berubah lisensi dari GNU Lesser Public License dengan Lisensi Apache. Perubahan izin dari lisensi copyleft, LGPL, ke non-copyleft, Lisensi Apache, bahwa korporasi yang terlibat (dalam hal ini Oracle dan IBM) lebih mudah untuk mendistribusikan dan komponen dari OpenOffice.org sebagai perangkat lunak tidak bebas. Menurut Free Software Foundation, kebebasan perangkat lunak tidak dapat dijamin dengan Lisensi Apache. Berbeda dengan LGPL, Lisensi Apache tidak membuat wajib bagi distributor untuk mendistribusikan kode sumber dari perangkat lunak. Semua proyek Apache didistribusikan menurut ketentuan Lisensi Apache. Ini adalah lisensi perangkat lunak bebas bukan copyleft; siapa saja yang menerima perangkat lunak dapat mendistribusikannya kepada orang lain dengan persyaratan…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

Pos-pos Terbaru

  • Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
  • Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
  • Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
  • Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
  • Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
  • Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
  • Polarisasi politik dan polarisasi identitas
  • Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
  • Tumpang tindih peraturan perundang-undangan
  • Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.