Cakupan Praperadilan

  • 9

Cakupan Praperadilan

Category : Hukum

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

a. sah atau tidaknya beberapa upaya paksa tertentu.
Upaya-upaya paksa apa yang dapat dimintakan praperadilan seharusnya terbatas pada upaya-upaya paksa yang secara tegas ditunjuk oleh KUHAP sebagai dapat dimintakan praperadilan. Pasal 1 butir 10a dan pasal 77a yang mengatur mengenai wewenang ini hanya menyebut tentang penangkapan dan penahanan saja. Ini menunjukkan bahwa praperadilan hanya dapat dimintakan terhadap upaya paksa penangkapan dan penahanan. Tetapi dalam pasal 82 (3)d dapat dibaca bahwa melalui praperadilan dapat ditetapkan bahwa “benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian” karenanya “benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”. Ini berarti melalui praperadilan dapat dimintakan penetapan tentang tidak sahnya satu penyitaan terhadap suatu benda tertentu.

Pasal 82 ayat 3 point d
dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Permintaan praperadilan untuk upaya-upaya paksa tersebut diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua PN dengan menyebutkan alasannya.

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
Permintaan praperadilan untuk penghentian penyidikan diajukan leh Penuntut Umum sedangkan untuk pengehentian penuntutan oleh penyidik. Ketentuan ini dimaksudkan agar ada “pengawasan secara horisontal” (penjelasan pasal 80) antar kedua lembaga penegak hukum tersebut. Permintaan juga dapat diajukan leh pihak ketiga yang berekepentingan, yaitu pihak korban tindak pidana.

c. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi melalui praperadilan hanyalah berkenaan dengan seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dengan kata lain yang tidak diajukan ke pengadilan. Alasan-alasan untuk mengajukan permintaan ini:
1. tidak sahnya penangkapan atau penahanan; atau,
2. telah dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pasal 77a jo 95 (1)). Apa maksudnya tindakan lain?? Pasal 77a dan 95 (1) tidak menentukan batasnya, ini berarti mencakup semua upaya paksa.

Pasal 95
(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.