Pemerintah Malaysia melakukan blokir website MegaUpload dan Website Berbagi File Lainnya

  • 0

Pemerintah Malaysia melakukan blokir website MegaUpload dan Website Berbagi File Lainnya

Category : Teknologi

Menurut sebuah memo rahasia, pemerintah Malaysia telah memerintahkan ISP di negaranya untuk memblokir situs file sharing termasuk The Pirate Bay dan MegaUpload. Keputusan untuk memblokir situs-situs diambil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) – lengan dari pemerintah Malaysia yang mengawasi telekomunikasi dan industri multimedia di Malaysia.

Menurut memo yang dikirim oleh SKMM ke ISP Malaysia, file sharing website merupakan pelanggaran Pasal 41 UU Hak Cipta tahun 1987. The SKMM Oleh karena itu, memerintahkan ISP untuk memblokir akses ke situs-situs dalam Bagian 263 (1) dan 263 (2) dari Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998.

Inilah yang Pasal 263 (1) dan Pasal 263 (2) Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia berkata:

(1) lisensi A harus menggunakan berusaha yang terbaik untuk mencegah fasilitas jaringan yang dimiliki atau menyediakan atau layanan jaringan, aplikasi layanan atau konten layanan aplikasi yang ia memberikan dari digunakan dalam, atau berhubungan dengan, komisi pelanggaran apapun di bawah hukum dari Malaysia.

(2) lisensi A wajib, atas permintaan tertulis oleh Komisi atau otoritas lain, membantu Komisi atau otoritas lain sejauh wajar diperlukan dalam mencegah komisi atau komisi percobaan pelanggaran di bawah hukum tertulis dari Malaysia atau sebaliknya dalam menegakkan hukum Malaysia termasuk, namun tidak terbatas pada, perlindungan dari pendapatan masyarakat dan kelestarian keamanan nasional.

Website yang diblok adalah:

www.warez-bb.org
thepiratebay.org
www.movie2k.to
www.megavideo.com
www.putlocker.com
www.depositfiles.com
www.duckload.com
www.fileserve.com
www.megaupload.com

Keputusan oleh pemerintah Malaysia untuk memblokir website ini mendatangkan kejutan bagi banyak orang. Pada bulan April, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, berjanji bahwa pemerintahannya tidak akan pernah menyensor internet. Ini adalah apa yang dia katakan pada bulan April:

Beberapa politisi mereka bahkan memanggil sebuah lelucon di internet, atau setidaknya beberapa bentuk kontrol dan peraturan pemerintah, atas nama keamanan nasional. Saya tidak yakin mengapa pemerintah lain melakukannya, terutama jika memang benar bahwa ini menceritakan tentang Internet dapat menjadi rasa sakit di leher. Tapi atas nama pemerintah sendiri, aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu karena kita tahu bahwa ini adalah jalan ke depan. Kita berlatih demokrasi terbuka, dan sebagai demokrasi digital yang bersangkutan, maka tidak bisa dihindari, bahwa hal itu akan konyol – bahkan mungkin sia-sia – bagi pemerintah untuk menolak atau mengabaikan.

Jadi, apa yang telah berubah antara dulu dan sekarang? Ternyata penafsiran dari “sensor” kata. Menurut Pasal 3 dari Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998, setiap tindakan yang pemerintah Malaysia mengambil bawah ke Komunikasi dan Multimedia Act of 1998 tidak dapat dianggap sebagai “sensor” dari internet. Inilah yang Bagian 3 dari Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Tahun 1998 mengatakan:

(3) Tidak ada dalam Undang-undang ini dapat ditafsirkan sebagai mengijinkan sensor terhadap Internet.

Ini berarti bahwa menurut Undang-undang ini, menyensor internet dengan memblokir situs-situs yang disebutkan di atas tidak bisa disebut “sensor” sebagai memblokir dilakukan melalui Pasal 263 (1) dan Pasal 263 (2) dari Undang-Undang yang sama.

Sikap non-sensor dari SKMM dan pemerintah Malaysia telah sejauh ini. Ini adalah rahasia umum bahwa berbagai situs porno yang diblokir di Malaysia. Menghalangi porno bisa dibenarkan karena pornografi adalah ilegal di Malaysia. Namun, kasus dengan situs-situs file sharing berbeda. Tidak setiap file mereka host adalah ilegal – atau dalam kasus The Pirate Bay, mereka bahkan tidak salah satu dari mereka host file pada server mereka. Banyak pengembang aplikasi independen dan band indie merilis aplikasi mereka / album melalui saluran tersebut untuk menjaga biaya bandwidth ke bawah. Sebagai contoh, band “Sakit Sarah” baru-baru ini merilis album mereka “2205” melalui saluran tersebut.

Sampai sekarang, tampaknya bahwa beberapa ISP belum mengambil tindakan dan banyak dari website ini masih dapat diakses. ISP yang telah menerapkan blok tampaknya telah melakukannya hanya pada tingkat DNS. Jadi, blok bisa dibatalkan dengan mudah hanya dengan menggunakan Google DNS atau OpenDNS. IP untuk DNS Google adalah 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 dan untuk OpenDNS adalah 208.67.222.222 dan 208.67.220.220.

[Sumber: W / / W]

Referensi: Komunikasi dan Multimedia Malaysia Act, 1998 (PDF)


  • 2

Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Ini berarti semua transaksi yang dilakukan melalui media elektronika seperti misalnya Handphone, SMS, dan apa saja yang melalui media elektronika maka itu sudah termasuk dalam bagian dari UU ITE ini.

Dengan adanya suatu perbuatan hukum melalui media ini maka resiko dan kejadian yang timbul akibat penyalahgunaan yang terjadi melalui media elektronika sudah bisa dikategorikan ke dalam UU ITE. Seperti misalnya transaksi jual beli pulsa secara elektronik yang memungkinkan penjual dan pembeli memperoleh informasi bahwa terjadi suatu transaksi disana.

Ketika suatu transaksi yang tidak tercatat dalam pesan katakanlah pembicaraan dua pihak yang dilakukan via media elektronik ini timbul masalah. Maka sangatlah sulit membuktikan hal tersebut apabila hanya salah satu pihak yang menyimpan aktifitas percakapan dan tentunya hal ini dilarang juga oleh UU ini karena masuk dalam rangka penyadapan.
Akan tetapi ketika apabila salah seorang menganggap bahwa penting baginya untuk melakukan perekaman atas suatu pembicaraan karena alasan keamanan dan pembuktian bukanlah dikategorikan sebagai upaya penyadapan, namun sebagai upaya untuk memperoleh bukti digital atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronika ini.

Banyak praktek yang terjadi seperti misalnya pengancaman, pelecehan, dan bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik yang pada umumnya sulit dibuktikan karena tidak memiliki bukti rekaman. Paling tidak korban hanya bisa memberikan nomor telepon pelaku apabila teleponnya juga memiliki caller ID. Namun begitu sulitnya membuktikan karena isi pembicaraan seharusnya menjadi bukti yang sangat kuat untuk menerapkan pasal kejahatan terhadap pelakunya.

Oleh karena itu dengan adanya UU ITE akan lebih memudahkan subyek hukum yang menggunakan media elektronikanya demi keamanan diri dan mempertahankan hak dan kepentingannya dalam menghadapi akibat hukum yang terjadi.


  • 6

Download UU ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) No. 11 Tahun 2008 yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 25 Maret 2008 dan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 2008, dapat anda download pada link:

http://125.160.17.21/speedyorari/view.php?file=library/library-non-ict/written-law/telecommunication/
cyberlaw/uu-ite-25maret08.pdf

atau di website saya:

http://www.santoslolowang.com/data/viewing/Telematika_dan_Internet/uu-ite-25maret08.pdf/

Terima kasih kepada Kang Onno W. Purbo yang sudah menyediakan linknya.