Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

Ciri khusus yang menjadi karakteristik Hukum Acara PTUN:
1. Peranan hakim yang aktif krn ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil (psl 63/2a.b, psl 80/1, psl 85, psl 95/1, psl 103/1)
2. Kompensasi ketidak seimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat.
3. Sistim pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas (vrijbewijs) yang terbatas.
4. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digugat (vide psl 67).
5. Keputusan hakim tidak boleh bersifat ultra petita (melebihi tuntutan penggugat) tetapi dimungkinkan adanya reformatio in peius (membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam UU.
6. Terhadap putusan hakim TUN berlaku asas erga omnes, artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait.
7. Dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlaku asas auti et alteram partem yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusan.
8. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan atau bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan.
9. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Oleh: santos pada tanggal: 25 August 2006 jam: 6:24 am | dibaca 4,369 kali | Kategori Hukum | | |
(6 votes, average: 2.67 out of 5)

Loading ...

3 Comments

Pada 11-11-2008 07:03, budi prasetyo said:

UNTUK KAI DAN REKAN REKAN YG LULUS UJIAN UCA 2008, MARI KITA BERSAMA-SAMA TEGAKKAN KEADILAN MESKIPUN LANGIT RUNTUH. UNTUK KAI SUKSES SELALU!!

[Reply]
Pada 15-10-2008 15:13, santos said:

Terima kasih juga Pak atas dukungannya, sukses juga untuk anda. Jangan lupa subscribe RSS web atau email agar mendapatkan info terbaru.

[Reply]
Pada 14-10-2008 15:18, nurudin yuduf said:

terimkasih atas artikel nya semoga hukum indonesai dapat lebih baik amie…

[Reply]