Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyelenggarakan Ujian Calon Advokat di tahun 2008 yang pelaksanaannya rencananya dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2008.
Pengumuman ini sempat dimuat di media masa sehingga cukup menggema namun sayangnya tidak terlalu menggema ke berbagai pelosok tanah air karena sosialisasi yang sangat kurang. Sehingga hal inilah yang akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Potensi masalah yang timbul nampaknya dimulai dari sisi pendaftaran peserta, karena sosialisasi yang kurang sehingga terkesan terburu-buru dan kurang profesional apalagi di tingkat daerah-daerah. Masalah pertama muncul ketika peserta yang sudah mendaftar dan mengirimkan uang pendaftaran dengan cara transfer bank sebesar Rp. 600.000,- tidak siap menghadapi sistim kuota pada setiap daerahnya.

Seperti diketahui pada salah satu point Waktu dan Tempat Pelaksanaan, dalam pengumuman ujian bahwa “Setiap daerah ibukota propinsi yang akan melaksanakan Ujian Calon Advokat (UCA) harus memenuhi kuota minimal 150 orang peserta. Apabila tidak memenuhi kuota 150 orang peserta, maka para peserta UCA yang sudah mendaftar di masing-masing daerah dapat mengikuti UCA di ibukota propinsi terdekat yang memenuhi kuota.”

Masalah muncul karena pendaftar terpaksa harus mengikuti ujian ke daerah lain karena daerahnya tidak memenuhi kuota 150 orang. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya menunggu hasil dimana pendaftar akan mengikuti ujian apakah didaerahnya sendiri atau hijrah ke daerah lain yang membutuhkan biaya transportasi, akomodasi dll.

Sangat disarankan kepada Panitia Ujian Calon Advokat (PUCA) KAI 2008 agar mempertimbangkan hal ini karena dipastikan akan memunculkan masalah karena tidak bisa ikutnya peserta akibat tidak memiliki biaya ikut ujian ke daerah lain yang memenuhi kuota 150 orang. Bisa dibayangkan betapa kecewanya calon peserta ujian apabila tidak bisa ikut ujian hanya karena dia diputuskan harus mengikuti ujian ke daerah lain yang membutuhkan tambahan dana yang lebih besar.

Semoga Panitia Ujian Calon Advokat (PUCA) KAI 2008 dapat lebih memperhatikan akan masalah yang timbul ini mengingat begitu mepetnya penutupan pendaftaran dengan pelaksanaan ujian yang hanya berselang 1 (satu) minggu.

Kedua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Dasar pembuat undang-undang dimasukkannya Overmacht dalam bagian yang mengatur ganti rugi, ialaha suatu alasan untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Hal-hal tentang keadaan memaksa ini, tercantum dalam ketentuan yang mengatur ganti rugi, karena menurut pembentuk undang-undang, keadaan memaksa itu adalah suatu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari keadaan ganti rugi.

Adanya hal yang tidak terduga dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, sedangkan yang bersangkutan dengan segala daya berusaha secara patut memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, hanya debiturlah yang dapat mengemukakan adanya keadaan yang tidak diduga-dugakan akan terjadi dan keadaan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

a. sah atau tidaknya beberapa upaya paksa tertentu.
Upaya-upaya paksa apa yang dapat dimintakan praperadilan seharusnya terbatas pada upaya-upaya paksa yang secara tegas ditunjuk oleh KUHAP sebagai dapat dimintakan praperadilan. Pasal 1 butir 10a dan pasal 77a yang mengatur mengenai wewenang ini hanya menyebut tentang penangkapan dan penahanan saja. Ini menunjukkan bahwa praperadilan hanya dapat dimintakan terhadap upaya paksa penangkapan dan penahanan. Tetapi dalam pasal 82 (3)d dapat dibaca bahwa melalui praperadilan dapat ditetapkan bahwa “benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian” karenanya “benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”. Ini berarti melalui praperadilan dapat dimintakan penetapan tentang tidak sahnya satu penyitaan terhadap suatu benda tertentu.

Permintaan praperadilan untuk upaya-upaya paksa tersebut diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua PN dengan menyebutkan alasannya.

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
Permintaan praperadilan untuk penghentian penyidikan diajukan leh Penuntut Umum sedangkan untuk pengehentian penuntutan oleh penyidik. Ketentuan ini dimaksudkan agar ada “pengawasan secara horisontal” (penjelasan pasal 80) antar kedua lembaga penegak hukum tersebut. Permintaan juga dapat diajukan leh pihak ketiga yang berekepentingan, yaitu pihak korban tindak pidana.

c. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi melalui praperadilan hanyalah berkenaan dengan seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dengan kata lain yang tidak diajukan ke pengadilan. Alasan-alasan untuk mengajukan permintaan ini:
1. tidak sahnya penangkapan atau penahanan; atau,
2. telah dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pasal 77a jo 95 (1)). Apa maksudnya tindakan lain?? Pasal 77a dan 95 (1) tidak menentukan batasnya, ini berarti mencakup semua upaya paksa.

Harga yang ditawarkan untuk paket Basic adalah Rp. 125.000, up to 256 kbps. Harga ini terbilang sangat murah untuk mobile internet sehingga menarik perhatian saya untuk mencari informasinya. Saya coba hubungi customer service mereka di 08071811811, bicara langsung dengan CS bernama Mba Leony, dan menanyakan apakah pendaftaran TELKOMSELFlash bisa dilakukan di Manado? Diyakinkan oleh Mba Leony bahwa benar pendaftaran bisa dilakukan di Manado dengan menggunakan KartuHalo.

Setelah mendapat konfirmasi langsung dari CS 08071811811 bahwa pendaftaran TELKOMSELFlash bisa dilakukan juga dari Manado, maka saya bergegas ke Grapari TELKOMSEL di Boulevard Manado.

Setelah melakukan negosiasi dengan CSnya dan menunjukkan bahwa paket unlimited bisa didaftarkan, maka akhirnya saya membuka account kartuHALO dan sekalian dengan pendaftaran paket unlimitednya, sekarang tinggal menunggu aktifasi keduanya, karena sudah disurvei oleh telkomsel.

Derden verzet atas alasan hak milik adalah yang paling sering di jumpai dalam suatu kasus. Dalil hak milik dalam suatu gugatan perlawanan yang diajukan pihak ketiga, bisa ditujukan terhadap sitra eksekusi yang dilakukan Pengadilan. Kebolehan mengajukan gugatan Derden verzet terhadap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan. Apabila eksekusi sudah selesai dilaksanakan upaya yang dapat ditempuh pihak ketiga bukan lagi bentuk perlawanan tetapi harus berbentuk upaya gugatan.

Pada kenyataannya banyak gugatan Derden verzet yang dimanipulasi. Pihak tereksekusi bersekongkol dengan pihak ketiga. Untuk itu diaturlah suatu permainan curang bahwa barang tersebut telah dihibahkan atau telah dijual kepada pihak ketiga. Permainan curang itu benar-benar didukung oleh akta hibah atau jual-beli yang diberi tanggal, jauh sebelum terjadi perkara. Itu sebabnya, banyak sekali ditemui kasus Derden verzet, yang datang dari saudara, anak atau orangtua tereksekusi.

Motifasi penggunaan upaya hukum yang irrasional pada umumnya karena:
- harga diri dan rasa gengsi,
- untuk balas dendam agar bisa mengulur-ulur waktu diadakannya eksekusi.
Tujuan penegakan hukum telah berobah arah dari arena pertarungan “to enforce the truth and justice“ (menegakkan kebenaran dan keadilan) melenceng menjadi pertarungan merebut kemenangan atau kekalahan. Setiap kemenangan yang direbut, maka itulah yang disebut adil meskipun diperleh dengan cara yang curang, suap dan culas. Sebaliknya setiap kekalahan tetap dianggap tidak benar dan tidak adil, walaupun putusan itu seratus persen benar dan adil.

Motivasi gengsi dan dendam untuk mengulur waktu, telah menghancurkan tujuan penyelenggaraan peradilan dari cita-cita to enforce the truth and justice, menjadi keserakahan “the winner” atau “the looser“. Nafsu mengejar kemenangan dengan cara dan jalan apapun, telah menyebabkan penggunaan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali menjadi tindakan yang irrasional. Terkadang yang bersangkutan sudah sadar dan yakin putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil. Kesadaran dan keyakinan itu disingkirkan, dan diganti dengan tindakan irrasional mengajukan banding atau kasasi. Motivasinya, demi untuk mencari kemenangan. Tidak perduli apakah kemenangan yang diperoleh palsu, karena cara mendapatkannya dilakukan dengan jalan suap.

Apakah perilaku penggunaan upaya hukum yang irrasional ini dapat dikatakan irrasional? Barangkali tidak seluruhnya tepat. Kecenderungan untuk membanding atau mengkasasi setiap putusan, bukan hanya sekedar memburu kemenangan atau kekalahan. Gejala perilaku masyarakat memanfaatkan upaya-upaya hukum tersebut, barangkali sangat erat hubungannya dengan faktor “kehilangan kepercayaan“. Sudah hampir hilang kepercayaan masyarakat atas kemampuan dan ketulusan serta kejujuran aparat peradilan melaksanakan fungsi menegakkan kebenaran dan keadilan. Kecurigaan telah mengambil tempat menganti “kepercayaan” dalam lubuk hati sanubari mereka. Karena itu putusan peradilan selalu dikaitkan dengan persengkokolan dan penyuapan oleh pihak yang menang. Kecurigaan dan dugaan menjelma menjadi isu tendensius, yang mendorong pihak yang kalah mengajukan upaya hukum apapun.