Category Archives: Hukum

Surat Rekomendasi Komnas HAM Terkait Sumpah Advokat

Category : Hukum

Pada Desember 2012 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima Pengaduan langsung dan surat Pengaduan yang disampaikan oleh Sdr. Yuianto perihal penyampaian dugaan pelanggaran Ham Ketua Pengadilan Tinggi Papua Pada intinya Pengadu menjelaskan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Papua menolak melakukan sumpah advokat kepada para calon advokat yang berasal dari organisasi Advokat KAl. Akibat dari hal tersebut Pengadu telah diperlakukan secara diskriminatif karena Ketua Pengadilan Tinggi Jaya Pura tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 79/PUU-Vlll/2012 tanggal 27 Juni 2011 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PUU-Vll/2009 tanggal 30 Desember 2009.

Sehubungan dengan hal itu dan tanpa ikut mencampuri kewenangan Ketua Mahkamah Agung Rl, Komnas HAM perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya. Melalui jasa hukum yang diberikan Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundemental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia;
  2. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: No: 79/PUU-Vlll/2012 tanggal 27 Juni 2011 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PUU-Vll/2009 tanggal 30 Desember 2009, Komnas HAM memandang perlunya regulasi yang jelas dari Mahkamah Agung Rl untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terutama berkaitan dengan kedudukan Ketua Pengadilan Tinggi untuk menyumpah para advokat baru.
  3. Menjamin hak-hak para advokat yang ada untuk dapat beracara tanpa memandang organisasi advokat tempat mereka berasal.

Penting kami sampaikan bahwa tidak adanya tindak lanjut atas pengaduan tersebut dapat berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapat keadilan dan perlindungan dari Pengadilan yang objektif sebagaiamana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengabaian terhadap hak pengadu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan Saudara selaku bagian dari pemerintahan lndonesia mempunyai kewajiban memenuhi hak asasi warga lndonesia sebagaimana diatur dalam PasalTl UU No. 39 Tahun 1999.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara yang baik
Saudara diucapkan terima kasih.

Unduh file PDF


gugatan Peninjauan Kembali (PK)

Category : Hukum

Apakah mungkin Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan dua kali atas dasar untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, padahal sesuai Pasal 268 Ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatakan ‘Permintaan Peninjauan Kembali Atas Suatu Putusan Hanya Dapat Dilakukan Satu Kali’. Seperti kita ketahui, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar melakukan gugatan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari diterimanya gugatan atau tidak tetapi setiap warga negara berhak untuk melakukan upaya hukum tentunya dengan mengikuti prosedur yang ada walaupun akan sangat sulit bagi hakim konstitusi mengabulkan permintaan mantan ketua KPK tersebut.


Selamat Tahun Baru 2013

Category : Hukum

Entah karena tak terasa sudah memasuki tahun 2013 sehingga kelupaan mengucapkan Selamat Tahun Baru 2013 di web ini. Mungkin karena sudah terlalu banyak ucapan selamat via SMS, Email, BBM, atau jejaring sosial lainnya sehingga untuk web ini malah kelupaan. hehehe… Apa karena di jaman ini sdah semakin banyak gadget dan media informasi sehingga untuk menulis di web blog sudah mulai terlupakan? mudah-mudahan tidak. Jadi biarpun sudah terlambat, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun 2013 semoga di tahun 2013 ini sukses dalam segala hal dapat kita peroleh. Go for Success!

Twitter Denny Indrayana yang kontroversial

Category : Hukum

Bukan Denny Indrayana namanya kalau tidak membuat kontroversial lewat akun twitternya @dennyindrayana kali ini membuat “tersinggung” semua Advokat karena kicauannya yang sudah kelewatan.
courtesy Vivanews

Setidaknya ada empat kicauan @DennyIndrayana yang berisi pernyataan tersebut, yang dirilis pada kurun pukul 09.00 sampai pukul 10.30, Sabtu 18 Agustus 2012.

Pertama:
“Saya pernah advokat, menolak klien kasus korupsi. Sudah sewajibnya #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#”

Kedua:
“Banyak kok advokat hebat yg menolak kasus korupsi. #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#”

Ketiga:
“TSK korupsi sudah dpt diduga salahnya dari pilihan figur advokatnya #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#”

Keempat:
“Tidak sulit identifikasi advokat kotor yg hanya jagoan bayar hakim #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#”

Jika Denny Indrayana benar-benar memahami UU Advokat No. 18 Tahun 2003 serta Kode Etik Advokat yang selalu melekat pada setiap Advokat maka seharusnya Denny Indrayana tidak akan pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat bodoh tersebut.

Bisa dibayangkan kalau seorang Dokter yang juga mengobati seorang koruptor, maka akan disamakan dengan (‘maaf’) “Dokter Koruptor” karena profesinya sebagai Dokter. So, untuk mas Denny, seharusnya lebih intelek lagi dalam menggunakan kata-kata, tidak ada salahnya menambah kata “Oknum” agar lebih jelas maksudnya.


Twtter

Category : Hukum

Twtter is the biggest all in one Twitter application directory. People here can subscribe to whole lots of apps and get benefits- of all the applications free of cost. Twitter is not just a place where you Tweet, it is more than that where people can share and help each other out. So, twtter has been making application that makes user ease their twitter.

Find most exciting Twitter application on the internet just here. You can have lots and lots of fun with application and make you tweet easy. You can have access to different twitter related applications that can access twitter and get information related to your twitter account. You can optimize your twitter account by getting the Report Card for your twitter, getting the latest trends that may be beneficial to you interest, auto following the followers and more.


Undang-Undang Bantuan Hukum akankah berjalan mulus di 2013

Category : Hukum

LBH
Undang-Undang Bantuan Hukum yang sudah diketok palu saat sidang paripurna pada 4 Oktober 2011 diharapkan berjalan mulus pada tahun 2013. Seperti kita ketahui bersama akan ada panitia yang menurut Undang-Undang, bertugas melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (LPBH). Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang. Lembaga mana saja yang masuk kategori LPBH dan apa saja standar yang harus dipenuhi dalam pemberian bantuan hukum kini berada di tangan Menteri Hukum dan HAM. Menteri juga yang akan menyusun rencana anggaran bantuan hukum. Yang pasti pemberian bantuan hukum akan terkonsentrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Karena terkonsentrasi di Kementerian Hukum dan HAM sesuai pasal 6 ayat (2) berisi: pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Maka yang jadi pertanyaan besar bila masyarakat yang termajinalkan secara sosial dan politik dan ingin melakukan gugatan terhadap pemerintah maka tidak ada proses independesi yang berjalan.

Seharusnya Undang-Undang Bantuan Hukum diperuntukkan bukan hanya pada masyarakat yang berkategori miskin secara ekonomi tetapi juga bagi mereka yang termajinalkan secara sosial dan politik. Apalagi sanksi pidana penyalahgunaan bantuan hukum probono seperti dalam pasal 21 yang mengancam pidana satu tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp50 juta setiap pemberi bantuan hukum yang menerima sesuatu apapun dari Penerima Bantuan Hukum. Frasa “sesuatu apapun” tak diperjelas dan dapat membias menjadi jebakan bagi pemberi bantuan hukum. Seandainya kalau pemberi bantuan hukum menerima sepotong roti dari penerima bantuan hukum, apakah itu termasuk tindak pidana?


Ujian Calon Advokat ke-IV KAI

Category : Hukum

Kongres Advokat Indonesia (KAI) melalui situs resminya yang beralamat di www.kongres-advokat-indonesia.org kembali membuka Pendaftaran Ujian Calon Advokat ke-IV KAI yang akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, 10 Desember 2011 serentak diseluruh Indonesia.

Pendaftaran Ujian Calon Advokat ke-IV KAI sudah dibuka sejak 21 Oktober – 1 Nopember 2011 dan Gelombang kedua pendaftaran dari tanggal 7 November – 7 Desember 2011. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan beberapa persyaratan penting lainnya seperti KTP, Ijazah S1 Hukum dan Pasfoto berwarna.
Keterangan seengkapnya bisa di download langsung di website KAI Informasi Pembukaan Pendaftaran Ujian Calon Advokat ke – IV Gelombang 2


Inilah Penjelasan Surat Ketua MA mengenai PERADI-KAI

Category : Hukum

Ketua Mahkamah Agung (MA) Indonesia Harifin A. Tumpa mengeluarkan surat bernomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010.

Seperti diketahui bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 banyak dipertentangkan oleh banyak Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), sehingga KAI melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan ketua MA tersebut.
Berikut adalah kutipan asli surat ketua MA tersebut dan bisa didownload disini.
Penjelasan Ketua MA


Kesaksian Nudirman Munir di MK tentang UU Advokat

Category : Hukum

Nudirman Munir, anggota Komisi III DPR bersaksi dalam sidang gugatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat di Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Maret 2011.

Nudirman mengatakan Mahkamah Agung tidak berwenang mengeluarkan putusan terhadap materi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Pihak yang berwenang adalah legislatif sebagai pembuat undang-undang.

Politisi Golkar itu menganggap konflik antara Peradi dan KAI sepatutnya tidak terjadi. Sebab, itu hanya perbedaan pendapat tentang penerapan undang-undang. “Saya tegaskan undang-undang itu tidak menentukan wadah tunggal adalah Peradi,” kata dia.

Anggota Komisi III DPR tersebut menilai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bukanlah organisasi tunggal Advokat. Advokat bebas membentuk organisasi dalam meningkatkan profesionalisme demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.


Inilah hasil ujian Advokat Peradi 2010

Category : Hukum

Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) mengumumkan hasil ujian Advokat yang dilaksanakan Desember 2010. Melalui pengumuman website resminya bisa diakses sebagai berikut:

Untuk mempercepat akses situs, bagi anda yang ingin langsung melihat pengumuman Hasil Ujian Profesi Advokat 2010 dapat langsung mengklik 2 link berikut:

Lihat Hasil Ujian di Situs Peradi http://www.peradi.or.id/in/detail.viewer.php?catid=7dcadfe7136cea936fa1323c242ea6be

Lihat Hasil Ujian di Situs Hukumonline.com http://openx.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=55__zoneid=0__log=no__cb=58ca3bc53b__oadest=http%3A%2F%2Fhukumonline.com%2Fiklan%2Fperadi%2Fpupa2011%2Findex.htm


Akankah Megawati Soekarnoputri hadir di KPK

Category : Hukum

Judul diatas saya ambil begitu saja untuk trend sepanjang hari ini. Melihat perkembangan kasus suap para wakil rakyat kita yang sebagian sudah nginap sebagai tahanan KPK. Ada banyak dorongan agar mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dapat memberikan kesaksian untuk kasus yang melibatkan para wakil rakyat tersebut.

Karena kasus ini memiliki muatan politis yang sangat kuat maka tentunya pendekatan yang diambil harus lebih hati-hati. Semoga KPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pemberantasan korupsi dapat terlaksana.


MK ‘Perintahkan’ Ketua PT Ambil Sumpah Advokat

Category : Hukum

[Rabu, 30 December 2009]
Ketua PT harus mengambil sumpah calon advokat dari organisasi advokat yang secara de facto eksis, Peradi dan KAI, dalam jangka waktu dua tahun. Setelah itu, harus sudah benar-benar terbentuk wadah tunggal advokat.

Para calon advokat mungkin akan tersenyum gembira mendengar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mahkamah secara tegas memerintahkan agar setiap Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia harus melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1). Yakni, segera mengambil sumpah para calon advokat.

“Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu dua tahun sejak amar Putusan ini diucapkan,” jelas Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD, di ruang sidang MK, Rabu (30/12).

Sebelumnya, nasib para calon advokat memang terkatung-katung. Awalnya dari pecahnya organisasi advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan surat kepada Ketua PT di seluruh Indonesia agar tidak mengambil sumpah calon advokat sampai terciptanya wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat.

Para calon advokat pun berontak. Mereka menguji Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang mengharuskan agar calon advokat diambil sumpah di Pengadilan Tinggi sebelum berpraktek. Mahkamah memang tidak menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi, melainkan hanya memberi petunjuk agar Pasal itu dijalankan sesuai dengan rohnya.

Mahkamah, masih dalam putusannya, memang memberi jangka waktu dua tahun bagi Ketua PT. Yakni, dalam jangka waktu itu, Ketua PT harus mengambil sumpah para calon advokat darimana pun organisasinya. Mahkamah memang tak menyebut organisasi mana yang dimaksud, tetapi berdasarkan surat Ketua MA setidaknya ada tiga organisasi advokat yang ‘diakui’. Peradi, KAI dan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).

Setelah dua tahun, Mahkamah berharap agar perselisihan organisasi advokat itu telah selesai. “Apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang Organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum,” jelas Mahfud.

Putusan ini memang menggembirakan para calon advokat, tetapi menjadi pilihan dilematis bagi Ketua PT di seluruh Indonesia. Di satu sisi, Surat Ketua MA yang menyatakan agar Ketua PT tidak mengambil sumpah calon advokat sampai terciptanya organisasi wadah tunggal advokat, namun disisi lain datang putusan MK yang memerintahkan sebaliknya.

Juru Bicara MA Hatta Ali mengakui baru mengetahui putusan ini. Karenanya, ia belum membaca putusan ini secara lengkap. Namun, ia mengatakan akan membawa masalah ini untuk dibahas dalam rapat pimpinan MA. Ia juga tak mau terburu-buru menyatakan sikap MA akan menarik surat sebelumnya atau tidak. “Nanti kita rapatkan dulu,” ujarnya kepada hukumonline.

Meski begitu, Hatta sempat melontarkan kritik terhadap putusan MK ini. Yakni, terkait jangka waktu dua tahun agar para organisasi advokat itu menyelesaikan persoalannya. “Kenapa harus menunggu dua tahun agar organisasi-organisasi advokat itu supaya berdamai? Mengapa tidak disuruh selesaikan sekarang saja?” kritiknya.

Peradi vs KAI

Sekretaris Jenderal KAI Roberto Hutagalung menilai putusan ini cukup fair. “Putusan ini mengakomodir kepentingan KAI,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa putusan ini telah mengakui KAI sebagai organisasi advokat secara de facto. Jangka waktu dua tahun, dinilai Roberto sebagai perpanjangan waktu agar para advokat benar-benar mewujudkan wadah tunggal advokat.

Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan justru punya tafsiran sendiri. Menurutnya, membaca putusan ini harus dikaitkan dengan putusan MK sebelumnya bahwa Peradi adalah satu-satunya wadah tunggal advokat. “MK menyatakan Ketua PT harus mengambil sumpah tanpa mengkaitkan dengan organisasi advokat yang secara de facto ada,” ujarnya.

Kata ‘tanpa’ dalam amar putusan MK ini menjadi sangat penting. Karena, lanjut Otto, organisasi advokat yang secara de facto itu harus dikesampingkan. “Yang bisa disumpah adalah organisasi yang sudah sah secara yuridis dalam putusan MK sebelumnya, yakni Peradi,” ujarnya memberi tafsir. Namun berdasarkan catatan hukumonline, dalam Putusan MK ini tak ada satu kalimat pun dalam amar putusan yang menyatakan putusan ini merujuk pada putusan MK sebelumnya.

Ali
sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b3b7d766fbe2/mk-perintahkan-ketua-pt-ambil-sumpah-advokat