Category Archives: Cyberlaw

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Category : Cyberlaw

Sesuai amanat UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Oktober 2012 telah menandatangani terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
PP setebal 41 halaman yang berisikan 90 pasal ini mengatur antara lain:
a. Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
b. Penyelenggaraan Transkasi Elektronik;
c. Tanda Tangan Elektronik;
d. Penyelenggaraan Sertfikasi Elektronik;
e. Lembaga Sertifikasi Kendalan; dan
f. Pengelolaan Nama Domain.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik dan non pelayanan publik. Khusus untuk penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran, yang harus dilakukan sebelum Sistem Eketronik mulai digunakan publik. Sementara untuk non pelayanan publik hanya diberi ketentuan dapat melakukan pendaftaran.

Disebutkan dalam PP itu, Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi. Khusus untuk Penyelenggara Sistem Elektronik yang bersifat strategis harus menggunakan tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia.

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
a. Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
b. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi; dan
c. Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut,”

bunyi Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

Disebutkan juga, bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna paling sedikit mengenai:
a. Identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
b. Obyek yang ditransaksikan;
c. Kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik;
d. Tata cara penggunaan perangkat;
e. Syarat kontrak;
f. Prosedur mencapai kesepakatan; dan
g. Jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi.

Pada pasal 34 PP tersebut disampaikan, bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menyelenggarakan sendiri Sistem Elektroniknya atau melalui Perwakilan Agen Elektronik.

“Agen Elektronik wajib memuat informasi untuk melindungi hak pengguna, paling sedikit meliputi informasi tentang:
a. Identitas penyelenggara Agen Elektronik;
b. Objek yang ditransaksikan;
c. Kelayakan atau keamanan Agen Elektronik;
d. Tata cara penggunaan perangkat; dan
e. Nomor telepon pusat pengaduan,”

bunyi Pasal 35 Ayat (2) PP No. 82/2012.
Penyelenggara Agen Elektronik itu wajib melakukan pendaftaran kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Transaksi Elektronik
Mengenai Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 itu, disebutkan harus memperhatikan aspek keamanan, kendalaan, dan efisiensi; melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri; memanfaatkan gerbang nasional, jika melibatkan lebih dari satu Penyelengara Sistem Elektronik; dan memanfaatkan jaringan Sistem Elektronik dalam negeri.

“Dalam hal gerbang nasional dan jaringan Sistem Elektronik belum dapat dilaksanakan, penyelenggara Transaksi Elektronik dapat menggunakan sarana lain atau fasilitas dari luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari Instansi pengawas dan pengatur sektor terkait,”

bunyi Pasal 43 Ayat (2) PP No. 82/2012.

Adapun pengelolaan nama domain, menurut PP ini, diselenggarakan oleh Pengelola Nama Domain, yang terdiri atas:
a. Nama Domain tingkat tinggi generik;
b. Nama Domain tingkat Indonesia;
c. Nama Domain Indonesia tingkat kedua; dan
d. Nama Domain indonesia tingkat turunan.

“Pengelola Nama Domain dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, harus berbadan hukum, dan ditetapkan oleh Menteri,”

bunyi Pasal 74 Ayat (1,2,3) PP No. 82/2012.

Dijelaskan dalam PP itu, pendaftaran Nama Domain dilaksanakan berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Sedang Nama Domain yang mengindikasikan Instansi hanya dapat didaftarkan dan/atau digunakan oleh Instansi yang bersangkutan.

“Instansi wajib menggunakan Nama Domain sesuai dengan nama Instansi yang bersangkutan,”

bunyi Pasal 79 Ayat (2)

Silahkan download Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
UNDUH
(sumber: www.setkab.go.id)


Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Ini berarti semua transaksi yang dilakukan melalui media elektronika seperti misalnya Handphone, SMS, dan apa saja yang melalui media elektronika maka itu sudah termasuk dalam bagian dari UU ITE ini.

Dengan adanya suatu perbuatan hukum melalui media ini maka resiko dan kejadian yang timbul akibat penyalahgunaan yang terjadi melalui media elektronika sudah bisa dikategorikan ke dalam UU ITE. Seperti misalnya transaksi jual beli pulsa secara elektronik yang memungkinkan penjual dan pembeli memperoleh informasi bahwa terjadi suatu transaksi disana.

Ketika suatu transaksi yang tidak tercatat dalam pesan katakanlah pembicaraan dua pihak yang dilakukan via media elektronik ini timbul masalah. Maka sangatlah sulit membuktikan hal tersebut apabila hanya salah satu pihak yang menyimpan aktifitas percakapan dan tentunya hal ini dilarang juga oleh UU ini karena masuk dalam rangka penyadapan.
Akan tetapi ketika apabila salah seorang menganggap bahwa penting baginya untuk melakukan perekaman atas suatu pembicaraan karena alasan keamanan dan pembuktian bukanlah dikategorikan sebagai upaya penyadapan, namun sebagai upaya untuk memperoleh bukti digital atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronika ini.

Banyak praktek yang terjadi seperti misalnya pengancaman, pelecehan, dan bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik yang pada umumnya sulit dibuktikan karena tidak memiliki bukti rekaman. Paling tidak korban hanya bisa memberikan nomor telepon pelaku apabila teleponnya juga memiliki caller ID. Namun begitu sulitnya membuktikan karena isi pembicaraan seharusnya menjadi bukti yang sangat kuat untuk menerapkan pasal kejahatan terhadap pelakunya.

Oleh karena itu dengan adanya UU ITE akan lebih memudahkan subyek hukum yang menggunakan media elektronikanya demi keamanan diri dan mempertahankan hak dan kepentingannya dalam menghadapi akibat hukum yang terjadi.