Monthly Archives: April 2008

Harapan dibentuknya Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia

Category : Hukum

Akhirnya Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI) resmi terbentuk sehingga sudah seharusnya lembaga ini memprioritaskan para wajib pajak yang merasa dirugikan dengan banyaknya kasus tagihan dobel seperti yang pernah dialami salah satu principal kami.
Hal yang paling menonjol adalah ketidak sesuaian data antara kantor pajak dan para wajib pajak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang berbuntut perselisihan. Banyaknya para wajib pajak yang tidak mengerti dengan sistem perpajakan diakibatkan kurangnya sosialisasi dan metode pendekatan kepada para wajib pajak menjadi penyebab tingkat perselisihan pajak.
Dengan adanya LBHPI maka perlindungan hukum bagi para wajib pajak akan lebih ditingkatkan demi tercapai keadilan yang merata.


Perang Kampanye Online Presiden Amerika

Category : Teknologi

Perang Kampanye Online Presiden Amerika tampaknya semakin memanas seiring dengan persaingan kedua kandidat presiden AS Barack Obama dan Hillary Clinton. Bila pada minggu lalu situsnya Barack Obama kena hack. Kali ini giliran Hillary Clinton dengan website votingnya yang telah mendapat warning dari Harry Sintonen peneliti keamanan dari Finnish.

Harry Sintonen telah mengeluarkan releasenya mengenai kelemahan cross site scripting secara online. Dia memberikan contoh menggunakan metode POST ke website Vote Hillary tersebut dan melakukan inject iframe sehingga akan menampilkan websitenya Barack Obama.

votehillary


Pindah ke opera browser

Category : Tips

Berhubung saya menggunakan internet yang hemat bandwith, maka saya memutuskan untuk mencari browser yang bisa menghemat pemakaian bandwith dan cepat dalam akselerasi/kecepatan aksesnya.

Saya tertarik dengan Opera browser untuk Desktop, maklum browser ini didesain untuk mobile yang biasa digunakan untuk handphone, namun tersedia juga versi PC desktop. Setelah membaca referensi perbandingan browser di http://www.howtocreate.co.uk/browserSpeed.html ternyata benar bahwa Opera lebih cepat dibandingkan browser lainnya.

Instalasinya sangat mudah dan cepat begitu kita masuk ke bagian download, maka secara otomatis kita mendapatkan download linknya dan versi terbaru.

Setelah selesai melakukan download file opera_9.27-20080331.6-shared-qt_en_i386.deb maka tinggal melakukan install paket sesuai petunjuk di websitenya maka tinggal mengetikkan:

sudo dpkg -i opera_9.27-20080331.6-shared-qt_en_i386.deb

Dan voila! Opera langsung muncul di Aplications – Internet. Tinggal klik dan sesuaikan setting browsernya seperti memaksimalkan image, dsb.

Setelah dicoba… hmm lumayan cepatlah dan bandwith bisa dikontrol agar lebih ringan 🙂

Tertarik! coba aja deh..


Masalah Perlindungan Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights) Dalam Praktek

Masalah Perlindungan Hak Milik Intelektual
(Intellectual Property Rights) Dalam Praktek

Mesantos Lolowang

Ketika suatu masyarakat, baik berdasarkan adat, kesepakatan atau hukum, membuat suatu pembedaan antara milik dan sekedar mempunyai harta benda fisik maka dengan sendirinya masyarakat itu merumuskan milik sebagai suatu hak. Hak ini berlaku baik bagi tanah, kawanan ternak ataupun hasil buruan yang dimiliki bersama, dan berlaku pula untuk harta benda perorangan yang ada. Dalam kedua hal itu, memiliki suatu pemilikan adalah memiliki hak, dalam arti merupakan suatu klaim yang bersifat memaksa terhadap suatu kegunaan manfaat sesuatu, baik itu hak untuk menikmati sumber umum maupun suatu hak perorangan atas harta benda tertentu. Yang membedakan antara harta milik dengan sekedar pemilikan sementara adalah bahwa milik itu merupakan suatu klaim yang dapat dipaksakan oleh masyarakat atau negara, oleh adat, kesepakatan atau hukum.

Apabila tidak ada perbedaan semacam ini tentu gagasan tentang milik tidak diperlukan lagi. Juga tidak perlu ada gagasan lain selain sekedar penguasaan atau pemilikan secara fisik yang bersifat sementara. Melihat alasan tersebut maka para filsuf, yurist, ahli-ahli teori sosial dan politik sewlalu melihat milik sebagai suatu hak, bukan sebagai benda. Suatu hak dalam arti suatu klaim yangd apat dipaksakan atas kegunaan dan manfaat suatu benda.

Ini tidak berarti bahwa semua ahli teori itu telah sepakat mengenai serangkaian hak yang terdapat dalam masyarakat mereka. Meskipun mereka mengakui bahwa milik itu terdiri dari hak-hak aktual (klaim-klaim yang dapat dipaksakan), tapi memaksakan bahwa secara moral pun benar. Sebaliknya, mereka sering menegaskan bahwa rangkaian hak yang ada (klaim-klaim yang dapat dipaksakan) tidaklah secara moral benar, dan bahwa serangkaian hak-hak yang lain harus diresmikan. Dengan berbuat demikian, mereka hanya beranggapan bahwa serangkaian klaim yang berlainan harus dibuat menjadi hal yang dapat dipaksakan. Mereka tidak mempermasalahkan bahwa milik terdiri dari klaim-klaim yang dapat dipaksakan.

Tambahan pula, bila dikatakan bahwa ahli-ahli teori selalu menganggap milik sebagai suatu hak, dalam artian klaim yang dapat dipaksakan, saya tidak bermaksud mengartikan bahwa mereka itu beranggapan atau bahwa sekarang ada yang beranggapan, bahwa hak tersebut berlandaskan semata-mata pada ancaman paksaan saja. Sebaliknya, ancaman paksaan itu hanyalah ditampilkan sebagai sarana yang dianggap perlu untuk menjamin suatu hak yang dipandang bersifat azasi.

Pembenaran yang telah sekian lama terhadap setiap pranata-pranata milik adalah bahwa milik itu harus merupakan klain yang dapat dipaksakan, karena milik itu perlu merealisasikan alam fundamental manusia, atau karena milik itu adalah suatu hak alamiah. Milik dianggap sebagai suatu hak, tidak karena milik merupakan suatu klaim yang dapat dipaksakan. Milik merupakan klaim yang dapat dipaksakan hanya karena dan sejauh teori etika yang unggul beranggapan itu adalah hak manusiawi yang harus ada. Maka dengan kwalifikasi ini bahwa menganggap milik sebagai suatu hak tidak berarti menyetujui satu sistem tertentu mengenai milik sebagai benar dan bahwa merumuskan hak aktual sebagai suatu klaim yang dapat dipaksakan tidak berarti bahwa paksaan itu membenarkan hak – kita dapat menegaskan kembali sikap kita semula: gagasan tentang milik, secara historis dan logika adalah suatu gagasan tentang hak dalam pengertian sebagai klaim-klaim yang dapat dipaksakan.

Kita dapat melihat suatu implikasi logis dari definisi tentang milik sebagai suatu klaim yang dapat dipaksakan yaitu bahwa milik adalah hubungan politik antar pribadi. Bahwa milik itu bersifat politik adalah jelas. Gagasan tentang suatu klaim yang dapat dipaksakan mengandung arti bahwa ada suatu lembaga tertentu yang memaksakannya. Satu-satunya lembaga yang cukup ekstensif untuk memaksakaannya adalah seluruh masyarakat yang terorganisasikan itu sendiri atau organisasi masyarakat yang khusus, negara; dan dalam masyarakat-masyarakat modern (yaitu pasca feodal) lembaga pemaksa itu selalu adalah negara, sebagai lembaga politik di zaman modern. Jadi milik adalah suatu fenomena politik. Bahwa milik adalah suatu hubungan politik antara pribadi-pribadi juga sama jelasnya. Karena setiap sistem milik adalah suatu sistem hak dari setiap pribadi dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi yang lain. Ini nampak jelas dalam masalah milik pribadi modern, yakni hak seseorang untuk mengesampingkan kain dari sesuatu tetapi hal itu berlaku sama juga pada setiap bentuk milik bersama, yang merupakan hak setiap pribadi untuk tidak dikesampingkan dari sesuatu.

Milik Umum, Milik Pribadi, Milik Negara

Rumusan tentang milik sebagai klaim yang dapat dipaksakan dari seseorang atas suatu kegunaan atau manfaat sesuatu barang kerap kali diterima dengan mengesampingkan milik bersama.

Masyarakat atau negara dapat menyatakan bahwa barang-barang tertentu umpamanya, tanah milik bersama, taman-taman umum, jalan di kota dan jalan raya adalah digunakan untuk umum. Hak untuk menggunakan barang-barang itu adalah milik dari orang-orang perorangan dan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai klaim yang dapat dipaksakan untuk menggunakannya. Negara, umpamanya, dapat mengatur penggunaan tanah-tanah umum, atau negara dapat membatasi jenis-jenis penggunaan oleh setiap orang atas jalan-jalan atau perairan umum (tepat seperti sekarang negara membatasi penggunaan oleh setiap orang atas milik pribadi), tetapi hak untuk menggunakan barang-barang umum, betapapun trbatas, adalah hak setiap orang.

Masalah ini perlu penekanan yang lebih lanjut karena hal itu mudah terlewat dari perhatian kita. Fakta bahwa kita memerlukan suatu istilah seperti ‘milik umum’, untuk membedakan hak-hak seperti itu dengan hak-hak perorangan ekslusif yang merupakan milik pribadi, mudah menjuruskan pemikiran kita bahwa hak-hak umum seperti itu bukanlah hak-hak pribadi. Tetapi hak-hak itu adalah benar-benar hak-hak pribadi. Itu semua adalah milik orang perorangan, bukan milik negara. Memang negara menciptakan dan memaksakan yang dipunyai setiap orang atas barang-barang itu yang dinyatakan oleh negara untuk digunakan untuk umum. Demikianlah pula negara menciptakan dan memberlakukan hak-hak ekslusif yang merupakan milik pribadi. Dalam kedua hal tersebut fakta bahwa negara itu menciptakan hak tidaklah membuat hak itu menjadi milik negara tersebut. dalam kedua hal itu apa yang diciptakan adalah suatu hak orang perorangan. Negara menciptakan hak-hak, orang perorangan memiliki hak-hak itu. Milik umum diciptakan dengan jaminan bagi setiap orang agar ia tidak terkecualikan untuk dapat menikmati kegunaan dna manfaat dari sesuatu barang; karena kedua macam milik itu adalah jaminan bagi orang perorangan, maka keduanya adalah hak-hak pribadi.

Dalam hal milik pribadi, tentu saja hak tersebut dapat dipunyai oleh pribadi buatan, yaitu oleh suatu lembaga atau suatu kelompok yang tidak dilembagakan, yang dibentuk atau diakui oleh negara sebagai yang mempunyai hak-hak milik yang sama (atau mirip) sebagai pribadi sesungguhnya. Milik yang dipunyai oleh suatu kelompok seperti itu adalah hak untuk menikmati kegunaan dan manfaat dan hak untuk mengesampingkan orang-orang yang bukan anggota dari kegunaan dan manfaat itu, dari barang-barang yang secara hukum merupakan hak kelompok tersebut. dengan demikian milik bersama itu merupakan [perpanjangan milik pribadi perorangan.

Dengan demikian kedua macam milik yang telah kita bicarakan selama ini, secara langsung atau melalui perpanjangan, adalah hak-hak pribadi, keduanya adalah hak-hak dari pribadi-pribadi sesungguhnya atau pribadi buatan yang jelas. Sekarang kita harus mengemukakan bahwa masih ada jenis milik lain yang ternyata sama sekali bukanlah merupakan suatu hak pribadi. Ini dapat disebut ‘milik negara’: itu terdiri dari sekumpulan hak yang tidak hanya diciptakan oleh negara, tetapi juga dipertahankan tetap menjadi kepunyaan negara atau yang diambil alih dari pribadi perorangan atau lembaga-lembaga. Umpamanya hak untuk menggunakan gelombang-gelombang udara untuk komunikasi radio dan televisi dapat secara keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh negara. Adalagi, berbagai macam perusahaan, seperti umpamanya jawatan kereta api dan penerbangan, dalam banyak negara dimiliki oleh negara. Hak-hak yang dimiliki dan dilaksanakan oleh negara sehubungan dengan barang-barang tersebut, hak-hak yang menyangkut milik negara berkenaan dengan barang-barang tersebut, adalah mirip dengan hak-hak pribadi perorangan, karena masalah itu terdiri dari hak untuk menikmati kegunaan dan manfaat, dan hak untuk mengesampingkan orang-orang lain dari kegunaan dan manfaat suatu barang. Akibatnya, negara itu sendiri mengambil dan melaksakan kekuasaan suatu lembaga: ia bertindak sebagai suatu pribadi buatan.

Jadi milik negara, seperti baru saja dipaparkan, tidak memberikan kepada warganegara secara perorangan suatu hak langsung untuk menikmati kegunaan, atau suatu hak untuk tidak dikesampingkan dari usaha menikmati benda-benda yang dikuasai oleh negara bertindak sebagai seuatu lembaga. Sebuah perusasahaan penerbangan tidak dengan begitu saja dapat dinikmati oleh semua warganegara di negara tersebut. dengan demikian milik negara bukan suatu milik umum sebagaimana kita merumuskannya: milik negara bukanlah suatu hak pribadi yang tidak boleh dikesampingkan. Itu adalah suatu hak lembaga untuk mengesampingkan. Sebagai suatu hak lembaga untuk mengesampingkan orang-orang lain, maka hak tersebut sesuai dengan rumusan tentang milik pribadi (lembaga).

Nampaknya bersifat paradoksal bila kita menyebutnya semacam milik pribadi, karena berdasarkan definisi itu adalah milik dari seluruh negara. Paradoks itu hilang bila kita melihat bahwa negara-negara dalam setiap masyarakat modern, adalah bukan seluruh kumpulan warganegara, tetapi sekelompok kecil manusia yang telah diberi wewenang (baik oleh seluruh rakyat atau tidak seluruhnya) untuk memerintah rakyat. Meskipun pra filsuf idealis, dalam usaha menekankan keyakinan mereka bahwa setiap negara harus merupakan (atau negara yang baik dan benar adalah) suatu kumpulan seluruh warganegara mungkin merumuskan negada sebagai suatu kumpulan semua orang, namun orang-oran realis politik selalu beranggapan bahwa negara itu sesungguhnya adalah orang-orang yang diakui oleh para warganegara mempunyai hak untuk memerintah mereka.

Dengan demikian, milik negara harus digolongkan sebagai milik kelembagaan, yang merupakan milik ekslusif dan bukanlah sebagai milik umum, yang merupakan milik non-ekslusif. Milik negara adalah suatu hak ekslusif dari suatu pribadi buatan.

Dua masalah muncul dari analis mengenai tiga macam milik tersebut. pertama adalah bahwa ketiga macam itu – milik umum, milik pribadi dna milik negara – adalah hak-hak pribadi baik pribadi manusia alamiah maupun pribadi-pribadi buatan. Yang kedua adalah bahwa milik umum, tidaklah dihapuskan oleh gagasan tentang milik sebagai hak-hak (klaim-klaim yang dapat dipaksakan) dari pribadi-pribadi, tetapi malahan ternyata merupakan jenis milik yang paling murni. Karena milik umum adalah selalu suatu hak dari pribadi individual alamiah sedang dua jenis milik yang lain itu tidaklah selalu demikian: milik pribadi mungkin merupakan suatu hak pribadi alamiah atau pribadi buatan dan milik negara adalah selalu suatu milik dari suatu pribadi buatan.

Dengan analisa ini jelaslah bahwa gagasan tentang milik sebagai klaim-klaim yang dapat dipaksakan yang dipunyai oleh pribadi-pribadi atas kegunaan dan manfaat sesuatu benda tidak dapat secara logis dibatasi pada milik pribadi eksklusif.

Setelah dalam bagian ini dan bagian sebelumnya kita melihat bahwa milik itu adalah hak, bukan benda, dan bahwa milik secara logis tidak dapat dibatasi pada milik pribadi, kita akan melihat bagaimana kedua macam salah pengertian itu timbul, dan betapa mudah berubah rupanya kedua hal itu.

Dalam bahasa biasa yang berlaku sekarang, milik pada umumnya, berarti benda. Biasanya kita mengartikan sebuah rumah, sebidang tanah, sebuah toko sebagai milik. Kita bisa melhat iklan “barang milik untuk disewakan” ini menggambarkan iklan itu untuk dijual atau disewakan adalah rumah dan tanah tempat berdirinya rumah tersebut. tetapi sesungguhnya, apa yag ditawarkan dan apa yang merupakan milik adalah hak menurut hukum, hak ekslusif yang dapat dipaksakan untuk menkmati barang yang dapat dijamah. Hal ini nampak lebih jelas dalam masalah persewaan, sebab disana hak itu adalah penggunaan barang selama jangka waktu tertentu dan atas persyaratan tertentu, daripada dalam masalah penjualan langsung, tetapi dalam kedua masalah itu apa yang diserahterimakan adalah suatuhak eksklusif yang dapat dipaksakan.

Meskipun demikian, kita masih berbicara tentang milik sebagai barang itu sendiri. Bagaimana mulanya terjadi sehingga sampai pada penggunaannya yang sekarang, dan berapa lama kiranya hal itu akan berlangsung. Penggunaan itu mulai pada akhir abad ke tujuh belas dan rupanya tidak berlangsung lebih lama dariapda abad ke dua puluh.

Perubahan penggunaan secara umum dalam mengartikan milik sebagai barang-barang itu sendiri, muncul bersamaan dengan meluasnya ekonomi pasar kapitalis secara penuh sejak abad ke tujuh belas dan seterusnya, dan perubahan hak-hak terbatas yang lama atas tanah dan barang-barang berharga lainnya menjadi hak-hak yang sesungguhnya tidak terbatas. Ketika hak-hak atas tanah menjadi lebih mutlak dan bidang-bidang tanah menjadi barang dagangang yang dapat dijual dengan lebih bebas, maka orang semakin biasa menganggap tanah itu sendiri menjadi milik. Dan ketika kumpulan modal komersial dan industri yang bergerak dalam pasar yang semakin bebas, dan barang itu sendiri dapat dipasarkan dengan bebas, dalam jumlah melebihi harta benda bergerak jenis lama yang didasarkan atas surat-surat dokumen dan monopoli, maka modal itu sendiri, baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk pabrik sesungguhnya dapat dengan mudah dianggap sebagai milik. Milik itu ternyata menjadi barang-barang itu sendiri, bukanlah sekedar hak atas barang itu sendiri, bukanlah jak atas barang-barang tersebut yang ditukar-tukarkan dalam pasar. Sesungguhnya perbedaan itu bukanlah barang, melainkan hak atas barang-barang itulah yang ditukar-tukarkan, tetapi sekarang, hak atas barang-barang yang sebelumnya tidak dapat dijualbelikan itu menjadi dapat dijualbelikan atau dengan kata lain, hak atas barang-barang yang terbatas dan dapat diganti dengan hak yang sesungguhnya tak terbatas dan dapat dijualbelikan atas barang-barang.

Sementara milik itu semakin menjadi hak-hak mutlak yang dapat dijualbelikan atas barang-barang, maka perbedaan antara hak dan barang itu sendiri mudah menjadi kabur. Itu menjadi lebih mudah kabur karena dengan terjadi perubahan-perubahan tersebut, negara semakin menjadi mesin untuk menjamin hak penuh dari masing-masing orang untuk melepaskan ataupun menggunakan barang-barang itu. Perlindungan oleh negara terhadap hak tersebut memang dapat dengan begitu saja dianggap bahwa orang tidak perlu menengok di balik benda untuk menerima hak tersebut. barang itu sendiri dalam pembicaraan sehari-hari menjadi milik.

Penggunaan sebagaimana telah kita lihat, masih berlaku sampai sekarang. Tetapi sementara itu, sejak sekitar permulaan abad ke dua puluh, ciri utama dari milik telah berubah lagi dan milik mulai dianggap lagi sebagai suatu hak atas sesuatu. Sekarang milik kerap kali berarti suatu hak ats pendapatan dan bukannya suatu hak atas barang material tertentu.

Perubahan pada abad ke dua puluh ini bersifat ganda, pertama timbulnya perusahaan raksasa sebagai bentuk dominan usaha dagang telah berarti bahwa bentuk dominan dari milik adalah harapan terhadap pendapatan. Nilai pasar yang ada pada perusahaan modern tidak teridiri dari bangunan dan persediaan barang-barang tapi terdiri dari kemampuan yang dianggap ada untuk mengahsilkan pendapatan untuk dirinya dna para pemegang saham melalui pengorganisasian berbagai ketrampilan dan pemanfaatan pasar. Nilainya sebagai milik adalah kemampuannya untuk menghasilkan pemasukan. Milik yang dipunyai oleh para pemegang saham adalah hak atas pendapatan yang berasal dari kemampuan itu.

Kedua, bahkan dalam negara-negara yang berpegang teguh pada gagasan usaha bebas dan pasaran bebas, pertandingan hak yang terus meningkat dengan tajam yang dimiliki oleh orang perorangan maupun lembaga atas suatu pendapatan sepenuhnya tergantung pada hubungan mereka dengan emerintah. Bilaman hak untuk melaksanakan ketrampilan atau keahlian tergantung pada lembaga oemberi izin yan diwenangkan oleh pemerintah dan pada tafsiran hukum terhadap kekuasaan mereka; bilaman hak untuk melakukan berbagai macam usaha tergantung pada pemberlakukan undang-undang dan ketentuan-ketetntuan administratif dan hukum; bilamana hak atas suatu pensiun atau jaminan pembayaran sosial serta hal-hal semacam itu tergantung pada ketentuan-ketetentuan serupa itu: maka gagasan kuno tentang milik menjadi semakin tidak realistik.

Milik sebagian besar dan semakin dianggap menjadi suatu hak-hak yang aak tidak menentu yang telah terus-menerus ditekankan kembali. Itu adalah hak atas suatu pendapatan.

Kita dapat menyimpulkan dari paparan ini arti yang berubah-ubah mengenai milik pribadi ini, bahwa pengertian tentang milik sebagai barang mulai menghilang dan pengertian itu mulai diganti dengan pengertiuan tentang milik sebagai hak atas suatu pendapatan. Tetapi ini masih akan meninggalkan gagasan keliru yang lebih mendasar, bahwa milik berarti milik pribadi ekslusif: semua contoh tentang berbagai milik jenis baru yang telah kita telaah itu merupakan contoh-contoh tentang milik pribadi; dalam semua hal tersebut, milik dianggap sebagai hak perorangan atau hak suatu lembaga atas suatu pendapatan untuk dinikmati olehnya atau oleh lembaga itu secara ekslusif.

Referensi:
Macpherson, C.B, Property: Mainstream and Critical Positions, University of Toronto Press, 1978


Update keamanan pada Firefox 2.0

Tags :

Category : Linux

Firefox2

Setelah mengetahui bahwa Firefox 2.0.x memiliki celah keamanan pada sistem password managernya, maka saya segera mencari tahu bagaimana caranya untuk mengupdate Firefox Browser saya ke versi terbaru.

Setelah googling langsung ketemu cara untuk update Firefox khususnya yang menggunakan Distro Edubuntu.

Berikut cara yang saya lakukan:

Pertama, backup dahulu bookmarks dan settings:

cd ~/.mozilla/firefox/*.default
mkdir ~/Desktop/ffsettings
cp bookmarks.html cert8.db cookies.txt formhistory.dat hostperm.1 key3.db signons.txt history.dat mimeTypes.rdf ~/Desktop/ffsettings

Download Firefox terbaru di websitenya Firefox, karena saya menggunakan Distro Edubuntu maka secara otomatis website firefox menampilkan download versi Linux.

Install firefox-2.0.0.14.tar.gz ke /opt/firefox:

# extract file tar ke /opt (yakinkan bahwa direktory /opt di root sudah ada)
sudo tar xzvf firefox-2.0.0.14.tar.gz -C /opt

Link pluginsnya:

sudo mv /opt/firefox/plugins /opt/firefox/plugins.bak
sudo ln -s /usr/lib/firefox/plugins /opt/firefox/plugins

Sekarang ganti ke direktori home, dan rename profile lama, biarkan dia sebagai backup:

cd
mv ~/.mozilla/firefox ~/.mozilla/firefox1.x.ubuntu

Untuk menyakinkan kita menggunakan versi default, ganti link simbol di /usr/bin:

# Pertama, /usr/bin/firefox
sudo dpkg-divert –divert /usr/bin/firefox.ubuntu –rename /usr/bin/firefox
sudo ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox

# Kemudian, /usr/bin/mozilla-firefox, gunakan sebagai default gnome browser
sudo dpkg-divert –divert /usr/bin/mozilla-firefox.ubuntu –rename /usr/bin/mozilla-firefox
sudo ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/mozilla-firefox

Perintah dpkg-divert akan memindahkan system-wide orisinil /usr/bin/firefox ke nama baru. Perintah ln akan mengganti symlink ke Firefox baru di /usr/bin.

Setelah itu coba ketikkan:

firefox

Menjalankan Firefox dari terminal command mungkin akan menyebabkan error tapi ini tidak perlu ditakuti karena masih bisa berjalan ketika kita restart komputer.

Restore data lama kita:

cd ~/Desktop/ffsettings
mv * ~/.mozilla/firefox/*.default

Restore search plugins:

sudo cp -i –reply=no /usr/lib/mozilla-firefox/searchplugins/* /opt/firefox/searchplugins/
sudo cp -i –reply=no ~/.mozilla/firefox1.x.ubuntu/*.default/search/* /opt/firefox/searchplugins/

Ketika menjalankan ini saya terpaksa menghapus –reply=no dan kemudian jalankan kembali menjadi:

sudo cp -i /usr/lib/mozilla-firefox/searchplugins/* /opt/firefox/searchplugins/
sudo cp -i ~/.mozilla/firefox1.x.ubuntu/*.default/search/* /opt/firefox/searchplugins/

Apabila anda tetap ingin menggunakan ikon Ubuntu untuk Firefox, jalankan perintah ini:

sudo cp /usr/share/pixmaps/firefox.xpm /opt/firefox/chrome/icons/default/default.xpm

Atau jalankan perintah dibawah apabila ada masalah untuk perintah diatas.

sudo cp /usr/share/pixmaps/firefox.png /opt/firefox/chrome/icons/default/default.xpm

Restore Extension dan Themes
Sebagai tambahan bahwa untuk mengembalikan setting kita sebelumnya, kita bisa mengembalikan themes dan extension lama. Yakinkan bahwa anda sudah menjalankan Firefoxnya kemudian tutup kembali Firefoxnya.

Backup profile baru:

cd ~/.mozilla/firefox
mkdir ffbackup
mv profiles.ini *.default ffbackup/

Restore profile sebelumnya:

# Shutdown firefox
cp ~/.mozilla/firefox1.x.ubuntu/profiles.ini .
cp -r ~/.mozilla/firefox1.x.ubuntu/*.default .

Setelah itu jalankan Firefox dan nikmati browsing dengan update terbaru.
Proses ini tidak membutuhkan waktu 10 menit, tergantung koneksi internet untuk download file tar.gz yang memiliki ukuran 6.4MB.


Website itjen.depdiknas.go.id

Tags :

Category : Teknologi

Aksi corat-coret di dunia maya kembli terjadi setelah sebelumnya situs DEPKOMINFO dan beberapa instansi pemerintah lainnya, kini giliran situs web Inspektorat Jenderal Depdiknas yang beralamat di http://www.itjen.depdiknas.go.id/

itjen

Aksi ini sangat jelas ditujukan kepada Roy Suryo, lihat saja pesannya “Jangan Kutip Roy Suryo! daripada dibilang salah kutip“. Yang pasti semua isi website yang menggunakan Joomla sebagai CMSnya sudah diacak-acak.

Seharusnya pengelola situs pemerintah lebih memperhatikan akan keamanan website mereka apalagi jika sudah dibiarkan terbengkalai sehingga menjadi bulan-bulanan para dedemit maya.

Semoga website saya ngak deh… peace. 🙂


Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Ini berarti semua transaksi yang dilakukan melalui media elektronika seperti misalnya Handphone, SMS, dan apa saja yang melalui media elektronika maka itu sudah termasuk dalam bagian dari UU ITE ini.

Dengan adanya suatu perbuatan hukum melalui media ini maka resiko dan kejadian yang timbul akibat penyalahgunaan yang terjadi melalui media elektronika sudah bisa dikategorikan ke dalam UU ITE. Seperti misalnya transaksi jual beli pulsa secara elektronik yang memungkinkan penjual dan pembeli memperoleh informasi bahwa terjadi suatu transaksi disana.

Ketika suatu transaksi yang tidak tercatat dalam pesan katakanlah pembicaraan dua pihak yang dilakukan via media elektronik ini timbul masalah. Maka sangatlah sulit membuktikan hal tersebut apabila hanya salah satu pihak yang menyimpan aktifitas percakapan dan tentunya hal ini dilarang juga oleh UU ini karena masuk dalam rangka penyadapan.
Akan tetapi ketika apabila salah seorang menganggap bahwa penting baginya untuk melakukan perekaman atas suatu pembicaraan karena alasan keamanan dan pembuktian bukanlah dikategorikan sebagai upaya penyadapan, namun sebagai upaya untuk memperoleh bukti digital atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronika ini.

Banyak praktek yang terjadi seperti misalnya pengancaman, pelecehan, dan bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik yang pada umumnya sulit dibuktikan karena tidak memiliki bukti rekaman. Paling tidak korban hanya bisa memberikan nomor telepon pelaku apabila teleponnya juga memiliki caller ID. Namun begitu sulitnya membuktikan karena isi pembicaraan seharusnya menjadi bukti yang sangat kuat untuk menerapkan pasal kejahatan terhadap pelakunya.

Oleh karena itu dengan adanya UU ITE akan lebih memudahkan subyek hukum yang menggunakan media elektronikanya demi keamanan diri dan mempertahankan hak dan kepentingannya dalam menghadapi akibat hukum yang terjadi.


Pencopotan Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Zainal Abidin Ishak

Category : Hukum

Pencopotan Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Zainal Abidin Ishak adalah bukti keseriusan Mabes POLRI dalam membersihkan jenderal yang tersangkut masalah illegal logging yang marak di propinsi tersebut. Namun pencopotan orang nomor satu di lingkungan Polda Kalbar ini seharusnya diikuti juga dengan pembersihan aparat yang terlibat langsung dalam aksi illegal logging.

Ibarat mengungkap suatu tindak kejahatan maka sasaran yang harus dicari adalah rajanya dan kemudian menciduk pion-pionnya. Mudah-mudahan penindakan ini dapat lebih meningkatkan citra POLRI kedepannya dalam usaha memberantas pelaku illegal logging.

Pada akhirnya jangan lagi dikenal istilah pindah tugas atau alih tugas tanpa adanya penindakan hukum kepada yang bersangkutan, apalagi bila proses hukum telah berjalan dengan baik maka seharusnya hormatilah hukum itu.


Menghadapi makelar kasus (markus)

Bagi yang biasa bolak balik pengadilan sangatlah mudah menemukan orang yang namanya markus (makelar kasus) baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Cara pendekatan pun dilakukan secara rapih dan terlihat wajar. Sampai-sampai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) yang baru Marwan Effendy menyatakan masih banyak markus yang berkeliaran di Kejaksaan Agung.

Bila anda pertama kali datang ke pengadilan kemungkinan ada yang menawarkan kepada anda untuk mengurus perkara baik perkara kecil seperti tilang maupun pidana atau perdata. Lahan ini memang sering dijadikan objek bagi pencari keadilan yang tidak tahu seluk beluknya sehingga banyak pencari keadilan masuk dalam perangkap si markus ini.

Pada umumnya para markus ini melakukan penawaran kepada klien dengan memberikan janji bahwa perkaranya bisa ditangani dan akan menang, walaupun tentunya dengan memberikan resiko yang harus dihadapi berupa keluarnya dana yang sangat besar untuk pengurusan perkara dengan membayar kepada oknum-oknum tertentu.

Untuk itu lengkapi pengetahuan anda mengenai cara beracara di sidang dan carilah pengacara yang menurut anda memiliki kriteria baik sehingga tidak mudah masuk dalam perangkap markus ini.


Mencairkan cek dari google adsense

Category : Umum

Barusan dapat surat dari Google, INC yang beralamat dari 1600 Amphitheatre parkway mountain view, CA 94043. Dan dalam surat check tersebut bahwa penerimanya berhak atas sejumlah uang tertentu dan bisa dicairkan menggunakan cek tersebut.

Saya kemudian segera mencoba menanyakan hal ini ke bank saya di BCA dan Mandiri juga ke Bank Niaga.
Dari hasil penjajakan untuk pencairan cek google adsense ini saya mendapati beberapa kesimpulan:

BCA:

  • harus punya rekening koran, artinya kita harus memiliki account Giro yang perbulannya dikenakan administrasi Rp. 26.000, kemudian setoran awal 2.000.000 dan beberapa persyaratan yang banyak.
  • Potongan di bank untuk pencairan cek mencapai 15 dollar belum termasuk potongan bank pengirim, ini biasanya 20 dollar

Mandiri:

  • Bisa dicairkan di buku tabungan biasa dengan membuka rekening baru dan saldo awal Rp. 500.000, setelah itu formulir Inkaso diberikan kepada nasabah.
  • Potongan di bank bisa mencapai 40 dollar.

Bank Niaga:

  • Rekening minimal harus 6 bulan terdaftar sebagai nasabah untuk bisa mencairkan cek dari luar negeri.
  • Menariknya potongan hanya sekitar 15 dollar.

Bank BNI:

  • Pembukaan rekening awal Rp. 250.000 (luar jabodetabek) + materai + kartu ATM = 266.000 untuk setoran awal.
  • Setelah aktif sebagai nasabah, tinggal memasukkan formulir Inkaso, dah selesai dan tunggu sebulan dicairkan. Katanya biaya sekitar 30 dollar dan itu langsung dipotong jika cek cair.

Nah dari hasil perbandingan tersebut dapat dilihat mana yang baik untuk segera diuangkan cek google adsense kita.
O ya perbandingan ini saya lakukan hanya pada ke 4 bank tersebut di Manado. Kalau di Jakarta lebih baik langsung dicairkan pada kantor Citybank, karena google adsense menggunakan Citybank dalam pembayarannya.


Penerapan conditio sine qua non

Category : Hukum


Conditio sine qua non dalam bahasa Latin menurut kamus hukum edisi lengkap adalah syarat mutlak atau dalam bahasa Inggris disebut “Absolute (ly) condition” yang menyatakan bahwa suatu syarat mutlak harus dicantumkan atau dinyatakan untuk menguatkan atau menetapkan sesuatu perjanjian itu berlaku.

Penerapan teori Conditio sine qua non yang dicetuskan oleh Von Burie kemudian menjadi tren dalam menetapkan satus tersangka pidana pembunuhan. Hal ini disebabkan karena adakalanya penyidik sulit menemukan bukti langsung yang sangat kuat untuk dapat dijadikannnya seseorang sebagai tersangka.

Biasanya penyidik melakukan hal ini dengan hanya melihat petunjuk dari BAP tersangka lain (saksi mahkota) sehingga terkadang dibuatlah suatu rekonstruksi baru dan BAP baru agar didapat tersangka berdasar teori ini.

Dengan penerapan ini apa yang menjadi sebab dari suatu kejadian itu mempunyai hubungan satu sama lain. Sehingga penyidik harus membuktikan bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya karena adanya suatu sebab yang berhubungan satu sama lain yang menyebabkan timbulnya suatu akibat.

Hal ini akan sangat sulit pembuktiannya dalam persidangan karena penyidik harus mampu membuktikan adanya suatu sebab yang cukup wajar yang bisa menyebabkan suatu akibat langsung terhadap suatu kejadian pidana.


Telkom Meluncurkan Speedy Pre-paid

Setelah sekian lama menunggu perubahan yang akan terjadi dalam layanan telkom speedy, maka didapat informasi bahwa telkom speedy akan meluncurkan program speedy pre-paid, jadi bayar dahulu kemudian pakai internet kemudian.

Seberapa efektifkah program baru ini bagi pelanggan? Saya coba membahasnya:

Speedy Prepaid dapat digunakan melalui line Speedy reguler maupun melalui line Speedy di public area atau hotspot. Dengan demikian kita bisa menggunakan akses wi-fi ketika kita masuk dalam hotspot telkom. Akses Speedy Prepaid dapat menggunakan kartu Speedy Prepaid dan kartu iVAS. Kartu iVAS, baik kartu iVAS fisik maupun iVAS elektronik dapat dibeli lewat SMS 4827 Telkomsel dan Flexi. Sedangkan kartu iVAS fisik dapat dibeli di Plasa Telkom atau outlet Telkom.

Layanan ini bisa sebagai pelengkap dan alternatif koneksi bagi pengguna Speedy dalam melakukan koneksi internet. Artinya ketika pelanggan reguler yang dibatasi dengan bandwith yang melewati limit, maka dia bisa membeli speedy prepaid ini.

Koneksi Speedy Prepaid juga terbilang mudah, tinggal memasukkan user name <10 digit user ID>@speedyprepaid dan password <4 digit PIN> pada modem ADSL anda.

Sayangnya tarif ini masih dibilang tergolong mahal yaitu sekitar Rp. 4.500 /jam. Dan hanya bisa digunakan di line telepon yang sudah terpasang speedy.


Upaya Paksa dan Praperadilan

Sudah bukan rahasia lagi apabila dalam penanganan suatu kasus di tingkat penyidik Polri, baik itu berupa pemanggilan dan pemeriksaan akan lebih mengarah kepada adanya upaya paksa. Sebab hal ini ditegaskan dalam kategori upaya paksa atau penindakan pada tingkat penyidikan tindak pidana sesuai dengan himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin yang dikeluarkan Mabes Polri termasuk pada bagian pemanggilan.

Hal inilah yang bisa memicu adanya tindakan praperadilan dari mereka yang merasa haknya tidak lagi diperhatikan. Apalagi jika dasar dijadikannya tersangka tidak memiliki bukti yang kuat karena hanya berdasar pada laporan.

Itulah sebabnya kedepannya RUU KUHAP akan lebih mempertegas ruang lingkup penahanan yang harus mendapat ijin dari ketua PN setempat atau hakim.