Monthly Archives: August 2006

Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

Category : Hukum

Ciri khusus yang menjadi karakteristik Hukum Acara PTUN:
1. Peranan hakim yang aktif krn ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil (psl 63/2a.b, psl 80/1, psl 85, psl 95/1, psl 103/1)
2. Kompensasi ketidak seimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat.
3. Sistim pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas (vrijbewijs) yang terbatas.
4. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digugat (vide psl 67).
5. Keputusan hakim tidak boleh bersifat ultra petita (melebihi tuntutan penggugat) tetapi dimungkinkan adanya reformatio in peius (membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam UU.
6. Terhadap putusan hakim TUN berlaku asas erga omnes, artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait.
7. Dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlaku asas auti et alteram partem yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusan.
8. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan atau bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan.
9. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.


UPAYA HUKUM

Category : Hukum

Banding
a. Pernyataan banding diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah majelis hakim membacakan putusannya atau setelah putusan diberitahukan kpd terdakwa yg tidak hadir dipersidangan.
b. Selama perkara banding belum diputus, permintaan banding dapat dicabut, dan apabila sudah dicabut tidak dapat diajukan kembali.
c. Pemohon banding mempunyai hak selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara.
d. Memori banding tidak wajib disampaikan. (vide, psl 233 s/d 243).

Kasasi
a. Permohonan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas.
b. Permohonan kasasi diajkan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kpd terdakwa.
c. Permohonan kasasi disampaikan kpd panitera pengadilan yang memutus perkaranya dlm tingkat pertama.
d. Panitera menulis permohonan dalam surat keterangan yang sering dikenal dengan sebutan akta kasasi.
e. Akta kasasi harus ditandatangani panitera dan pemohon.
f. Pemohon kasasi wajib mengajukan/ menyampaikan memori kasasi
g. Penyerahan memori kasasi diajukan selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi diajukan.
h. Tembusan memori kasasi yang diajukan pemohon disampaikan kepada pihak lain.
i. Pihak lain dapat mengajukan kontra memori kasasi.

Alasan kasasi
a. Kesalahan penerapan hukum
b. Atau pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan UU.
c. Atau peradilan telah melampaui batas wewenangnya, baik wewenang relatif maupun wewenang absolut (vide, psl 253)


Putusan dan jenis-jenis putusan

Category : Hukum

Putusan dan jenis-jenis putusan:
a. Putusan bebas (vrijspraak), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (psl 191/1)
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (psl 193/1)
d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tdk memenuhi unsur yang ditentukan dalam psl 143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau PH dlm eksepsi maupun atas wewenang hakim krn jabatannya.
e. Putusan yang menyatakan dakwaan tdk dapat diterima yaitu apabila surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.


Acara pemeriksaan singkat

Category : Hukum

Acara pemeriksaan singkat (sumir);
a. Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana
b. Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tdk melampaui 3 thn.

Tata cara pemeriksaan acara singkat pada umumnya berpedoman pada acara biasa.

Acara pemeriksaan cepat
Tindak pidana ringan yaitu:
a. Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan
b. Atau denda sebanyak-banyaknya RP. 7.500
c. Penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dl psl 315 KUHP. (vide, psl 205/1)

Tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan:
a. Pelimpahan perkara dilakukan penyidik
b. Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan
c. Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal
d. Saksi tidak mengucapkan sumpah.
e. Berita acara sidang tidak dibuat
f. Putusan dalam acara tindak pidana ringan tidak dapat diajukan banding kecuali terhadap putusan yang merampas kemerdekaan terdakwa.


Tuntutan dan pembelaan

Category : Hukum

Tuntutan dan pembelaan;
a. Apabila pemeriksaan dinyatakan selesai oleh ketua sidang
b. Apabila semua alat bukti telah rampung diperiksa
c. Apabila semua barang bukti yang ada telah diperlihatkan kpd terdakwa maupun terhadap saksi serta sekaligus menanyakan pendapat mereka terhadap barang bukti tersebut.
d. Demikian juga surat-surat yang ada maupun berita acara yang dianggap penting sudah dibacakan dalam sidang pengadilan serta sekaligus menanyakan pendapat terdakwa atau JPU akan isi surat dan BAP yang dibacakan.
e. Tuntutan dibuat dan dibacakan oleh JPU
f. Mendahulukan pengajuan tuntutan dari pembelaan (psl 182/1a dan b)
g. Jawab menjawab dengan syarat terdakwa/PH mendapat giliran terakhir.
h. Tuntutan dan pembelaan dibuat secara tertulis (psl 182/1c)
i. Bagi terdakwa yg tdk dapat menulis, pembelaan dpt dilakukan secara lisan kemudian dicatat oleh panitera dalam berita acara sidang.


Pemeriksaan terdakwa

Category : Hukum

Pemeriksaan terdakwa:
a. Pemeriksaan identitas terdakwa
b. Ketua sidang memperingatkan terdakwa agar supaya memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya disidang pengadilan.
c. Pemeriksaan terdakwa sesudah pemeriksaan saksi.
d. Larangan mengajukan pertanyaan yg menjerat terdakwa (psl 166)
e. Hakim dilarang menyatakan sikap keyakinan salah tidaknya terdakwa (psl 158)
f. JPU dan PH dapat mengajukan pertanyaan kpd terdakwa (psl 164/2)
g. Jika terdakwa tdk paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang penterjemah.


Eksepsi

Category : Hukum

Eksepsi:
a. Diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya
b. Tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan akan tetapi ditujukan terhadap cacat formal yang melekat kpd surat dakwaan.
c. Diajukan setelah JPU membacakan surat dakwaan.

Macam-macam eksepsi dalam Hukum Acara Pidana:
a. Eksepsi tidak berwenang secara absolut (UU 14/1970 jo. UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)
b. Eksepsi tidak berwenang secara relatif:
Locus delicti (psl 84/1)
– Apabila kebanyakan saksi yang hendak didengar, tempat tinggalnya lebih dekat ke PN tempat tinggal terdakwa. (psl 84/2)
– Kewenangan atas penunjukan Menteri Kehakiman (psl 85)
– Kewenangan PN Jakpus berdasar UU atas tindak pidana yg dilakukan di luar negeri (psl 86)
c. Eksepsi kewenangan menuntut gugur
Exceptio Judicate atau Nebis in idem (psl 76 KUHP)
Exceptio in Tempores atau penuntutan tindak pidana yang ditujukan kepada terdakwa melampaui tenggang waktu yang ditentukan UU (psl 78 KUHP).
– Eksepsi terdakwa meninggal dunia (psl 77 KUHP)
d. Eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
e. Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan psl 56/1
f. Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat Klacht Delict (delik aduan).
g. Eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum
Apabila tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata sehingga apa yg didakwakan pada dasarnya termasuk sengketa perdata yg harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata (psl 67 Jo. Psl 191/2)
h. Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima (psl 156/1)
Eksepsi Subjudice: apa yang didakwakan kpd terdakwa persis sama dgn perkara pidana yg sedang berjalan pemeriksaannya di PN lain atau pada tingkat banding atau kasasi.
– Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa (psl 143/2a)
– Tidak menyebut locus dan tempus delicti (psl 143/2b)
– Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan (psl 143/2b)

Tindakan hakim terhadap eksepsi:
a. mengabulkan eksepsi maka pemeriksaan pokok perkara dihentikan.
b. Menolak eksepsi maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.
c. Eksepsi diputus setelah selesai pemeriksaan.


Tata cara pemeriksaan saksi

Category : Hukum

Tata cara pemeriksaan saksi:
a. Saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang
b. Ketua sidang memeriksa identitas saksi
c. Saksi wajib mengucapkan sumpah
d. Wajib mendengarkan keterangan saksi tambahan, baik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum (psl 162/1c)
e. Cara pemeriksaan saksi yang berhalangan sah yaitu saksi meninggal dunia, saksi pindah tempat tinggal sehingga sulit untuk menghadapkannya ke persidangan, atau saksi sedang menjalankan tugas negara, maka kesaksiannya dibacakan dari BAP (psl 162/1)

Keterangan yang harus diberikan saksi
a. apa-apa yang dilihatnya sendiri
b. apa-apa yang didengarnya sendiri
c. apa-apa yang dialaminya sendiri
d. menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuan sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya dan dialaminya.

Saksi bebas memberikan keterangan di persidangan
a. Tanpa paksaan dan pengaruh dari pihak manapun
b. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti olehnya.
c. Dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi.

Tata cara mengajukan pertanyaan kepada saksi
a. Pertanyaan kepada saksi dilakukan kepada saksi melalui perantaraan ketua sidang.
b. Ketua sidang dapat menolak pertanyaan.

Terdakwa dapat membantah keterangan saksi. Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, ketua sidang harus menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi tersebut.
Pihak-pihak yang mengajukan pertanyaan kepada saksi (psl 164 ay 2 jo, psl 165 ay 1 dan 2) adalah Hakim, JPU, Penasehat Hukum dan terdakwa melalui perantaraan Hakim.
Terkadang saling menghadapkan saksi (konfrontasi) untuk pemeriksaan. Saksi yang telah memberikan keterangan tetap hadir disidang.
Yang dikecualikan dari kewajiban menjadi saksi:
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
b. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai.
c. Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.
d. Anak yg belum 15 tahun dan belum pernah menikah.
e. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.


Happy Independence Day

Category : Umum

Hari ini tepatnya 61 tahun yang lalu, Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Perayaan tahun 2006 ini mengambil thema:

DENGAN SEMANGAT PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, KITA TINGKATKAN RASA KEBANGSAAN DAN KEBERSAMAAN UNTUK MEMBANGUN INDONESIA YANG BERSATU, AMAN, ADIL, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA.


Proses Pemeriksaan Sidang Pertama

Category : Hukum

Dalam Sidang pertama ada beberapa proses penting yang harus dilakukan:
1. Pemeriksaan identitas terdakwa (psl 151/1)
2. Pembacaan surat dakwaan (psl 155/1)
3. Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti isi dakwaan (psl 155/2b)


Pemeriksaan Persidangan

Category : Hukum

Prinsip-prinsip pemeriksaan dalam persidangan:
a. Pemeriksaan terbuka untuk umum (psl 153/3)
b. Hadirnya terdakwa dalam sidang (psl 154)
c. Ketua sidang memimpin pemeriksaan (psl 217)
d. Pemeriksaan secara langsung dan lisan (psl 153/2)
e. Ketua sidang wajib menjaga pemeriksaan secara bebas (psl 153/2b)
f. Pemeriksaan lebih dulu mendengar keterangan saksi (psl 160/1b)

Jenis-jenis acara pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama:
a. Acara pemeriksaan biasa
b. Acara pemeriksaan singkat
c. Acara pemeriksaan cepat.

Panggilan dan syarat sahnya panggilan:
a. Panggilan berbentuk surat panggilan yang memuat: tanggal, hari serta jam sidang, tempat gedung persidangan, untuk perkara apa ia dipanggil.
b. Panggilan harus disampaikan secara langsung kepada terdakwa dialamat tempat tinggalnya, apabila tidak diketahui, surat panggilan disampaikan ditempat kediaman terakhir, apabila tidak ada, maka disampaikan melalui kepada desa (psl 145/2)
c. Surat panggilan harus sudah diterima selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai (psl 227/1)
d. Surat panggilan harus dilampiri surat dakwaan (psl 146/1)

Kewenangan pengadilan mengadili (kompetensi relatif) berdasarkan:
a. Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti)
b. Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke PN itu (psl 84)


Masalah Penerapan UU Perlindungan Saksi dan Korban

Category : Hukum

Setelah menunggu lama, akhirnya Pemerintah menetapkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada tanggal 18 Juli 2006 lalu. Dengan demikian diharapkan seorang pelapor suatu tindak kejahatan, akan mendapatkan pelindungan dalam memberikan kesaksian akan suatu kejahatan.

Namun kenyataan yang terjadi adalah begitu banyaknya kelemahan dari UU No. 7 Tahun 2006 tersebut. Terlihat dengan perbedaan yang sangat mencolok dalam melindungi seorang pelapor dan seorang saksi, sehingga seorang pelapor tidak mendapatkan perlindungan yang lebih lengkap seperti seorang saksi. Hal ini tentunya akan menimbulkan keengganan pelapor pada suatu kejahatan misalnya kasus korupsi.

Masalah lain akan timbul ketika seorang saksi dan korban mendapatkan hak untuk memiliki identitas baru dengan KTP serta Kartu Keluarga baru. Birokrasi dalam pembuatan identitas sangat diragukan karena melibatkan banyak pihak sehingga kemungkinan terbongkarnya identitas asli saksi dan korban bisa saja terjadi sewaktu-waktu.

Selain itu adanya Lembaga perlindungan saksi dan korban dipertanyakan efektivitasnya.