Menu

Month: August 2006

Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

Ciri khusus yang menjadi karakteristik Hukum Acara PTUN: 1. Peranan hakim yang aktif krn ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil (psl 63/2a.b, psl 80/1, psl 85, psl 95/1, psl 103/1) 2. Kompensasi ketidak seimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. 3. Sistim pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas (vrijbewijs) yang terbatas. 4. Gugatan di pengadilan […]

UPAYA HUKUM

Banding a. Pernyataan banding diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah majelis hakim membacakan putusannya atau setelah putusan diberitahukan kpd terdakwa yg tidak hadir dipersidangan. b. Selama perkara banding belum diputus, permintaan banding dapat dicabut, dan apabila sudah dicabut tidak dapat diajukan kembali. c. Pemohon banding mempunyai hak selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara. […]

Putusan dan jenis-jenis putusan

Putusan dan jenis-jenis putusan: a. Putusan bebas (vrijspraak), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (psl 191/1) b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi […]

Acara pemeriksaan singkat

Acara pemeriksaan singkat (sumir); a. Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana b. Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tdk melampaui 3 thn. Tata cara pemeriksaan acara singkat pada umumnya berpedoman pada acara biasa. Acara pemeriksaan cepat Tindak pidana ringan yaitu: a. Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan b. […]

Tuntutan dan pembelaan

Tuntutan dan pembelaan; a. Apabila pemeriksaan dinyatakan selesai oleh ketua sidang b. Apabila semua alat bukti telah rampung diperiksa c. Apabila semua barang bukti yang ada telah diperlihatkan kpd terdakwa maupun terhadap saksi serta sekaligus menanyakan pendapat mereka terhadap barang bukti tersebut. d. Demikian juga surat-surat yang ada maupun berita acara yang dianggap penting sudah […]

Pemeriksaan terdakwa

Pemeriksaan terdakwa: a. Pemeriksaan identitas terdakwa b. Ketua sidang memperingatkan terdakwa agar supaya memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya disidang pengadilan. c. Pemeriksaan terdakwa sesudah pemeriksaan saksi. d. Larangan mengajukan pertanyaan yg menjerat terdakwa (psl 166) e. Hakim dilarang menyatakan sikap keyakinan salah tidaknya terdakwa (psl 158) f. JPU dan PH dapat mengajukan pertanyaan […]

Eksepsi

Eksepsi: a. Diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya b. Tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan akan tetapi ditujukan terhadap cacat formal yang melekat kpd surat dakwaan. c. Diajukan setelah JPU membacakan surat dakwaan. Macam-macam eksepsi dalam Hukum Acara Pidana: a. Eksepsi tidak berwenang secara absolut (UU 14/1970 […]

Tata cara pemeriksaan saksi

Tata cara pemeriksaan saksi: a. Saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang b. Ketua sidang memeriksa identitas saksi c. Saksi wajib mengucapkan sumpah d. Wajib mendengarkan keterangan saksi tambahan, baik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum (psl 162/1c) e. Cara pemeriksaan saksi yang berhalangan sah yaitu saksi meninggal dunia, saksi pindah tempat tinggal […]

Happy Independence Day

Hari ini tepatnya 61 tahun yang lalu, Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Perayaan tahun 2006 ini mengambil thema: DENGAN SEMANGAT PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, KITA TINGKATKAN RASA KEBANGSAAN DAN KEBERSAMAAN UNTUK MEMBANGUN INDONESIA YANG BERSATU, AMAN, ADIL, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA.

Proses Pemeriksaan Sidang Pertama

Dalam Sidang pertama ada beberapa proses penting yang harus dilakukan: 1. Pemeriksaan identitas terdakwa (psl 151/1) 2. Pembacaan surat dakwaan (psl 155/1) 3. Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti isi dakwaan (psl 155/2b)

Pemeriksaan Persidangan

Prinsip-prinsip pemeriksaan dalam persidangan: a. Pemeriksaan terbuka untuk umum (psl 153/3) b. Hadirnya terdakwa dalam sidang (psl 154) c. Ketua sidang memimpin pemeriksaan (psl 217) d. Pemeriksaan secara langsung dan lisan (psl 153/2) e. Ketua sidang wajib menjaga pemeriksaan secara bebas (psl 153/2b) f. Pemeriksaan lebih dulu mendengar keterangan saksi (psl 160/1b) Jenis-jenis acara pemeriksaan […]

Masalah Penerapan UU Perlindungan Saksi dan Korban

Setelah menunggu lama, akhirnya Pemerintah menetapkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada tanggal 18 Juli 2006 lalu. Dengan demikian diharapkan seorang pelapor suatu tindak kejahatan, akan mendapatkan pelindungan dalam memberikan kesaksian akan suatu kejahatan. Namun kenyataan yang terjadi adalah begitu banyaknya kelemahan dari UU No. 7 Tahun 2006 tersebut. Terlihat dengan perbedaan yang […]