Monthly Archives: July 2006

Google menyaingi SourceForge

Category : Teknologi

Google yang sebenarnya sebagai penyedia search engine terbesar didunia saat ini mulai menyaingi SourceForge. Dalam rilisnya yang terbaru mengatakan proyek yang terbaru dari Google ini bukan untuk menyaingi SourceForge dengan alasan untuk menyediakan sarana space hosting bagi proyek-proyek open source diseluruh dunia.

Dengan adanya sarana terbaru dari Google, maka diharapkan penyediaan space yang dahulunya disediakan oleh SourceForge akan semakin bertambah sehingga pengguna internet yang tertarik akan dunia open source lebih mudah mendapatkan data dan informasi mengenai open source ini.

Nah, bagi anda yang ingin menempatkan file open sourcenya silahkan hubungi saja om Google untuk penyimpanan datanya.


Gugatan Class Action

Category : Hukum

Gugatan perwakilan kelompok atau biasa disebut gugatan Class Action dinyatakan sah seteleha memenuhi syarat class action yaitu:
– harus ada members/anggota (bisa tanpa surat kuasa kecuali mass action)
– representatif / mewakili anggota
– tuntutan kerugian
– yang mewakili adalah benar-benar kredibel (nantinya akan dievaluasi oleh hakim)
– kesatuan tuntutan dasar-dasar hukumnya (harus sama tuntutannya).

Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki legal standing dia harus memenuhi syarat untuk mengadakan class action, syarat yang baru ini berupa:
– disebutkan dalam UU
– disebutkan AD/ART
– melakukan aktifitas yang teruji, misalnya: YLKI, WALHI, dsb.
– non profit.
LSM ini mewakili kelompok yang dirugikan dan LSM menggugat bukan untuk ganti rugi kepada LSM tetapi untuk masyarakat yang merasa dirugikan.

Pengaturan gugatan class action dituangkan dalam Perma No. 1/2002 dengan syaratnya:

Pasal 2

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;

b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

Pasal 3

(1) Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;

b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;

c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;

e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;

f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.


SEMA Nomor 4 Tahun 2002

Category : Hukum

SEMA Nomor 4 Tahun 2002 dikeluarkan Mahkamah Agung setelah ada sejumlah laporan yang masuk mengenai pengaduan terhadap pejabat pengadilan. Pencari keadilan tidak dapat menerima kenyataan atas pelaksanaan tugas yang dilakukan pejabat pengadilan. Misalnya, atas suatu eksekusi, juga laporan ke polisi mengenai perbuatan pidana yang dilakukan panitera, juru sita atau juru sita pengganti.

SEMA menganggap pemanggilan yang dilakukan pihak kepolisian dapat merupakan hambatan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Apalagi sebelumnya sudah ada SEMA nomor 9 tahun 1976 yang melarang untuk menggugat hakim dan pengadilan atas suatu putusan. Oleh karena itu, lewat SEMA No. 4, Ketua MA meminta pejabat pengadilan untuk tidak perlu memenuhi panggilan kepolisian tersebut apabila menyangkut suatu perkara yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan.

Kalaupun boleh, pejabat pengadilan dapat memenuhi panggilan/undangan tersebut hanya apabila diminta untuk membahas rancangan peraturan perundang-undangan atau memberikan pertimbangan hukum sebagai sumbangan pemikiran.

Dalam bagian akhir SEMA No. 2 menyebutkan suatu prinsip yang universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian badan peradilan.
Pengaduan masyarakat mengenai prilaku dan tindakan hakim justeru tak diproses sebagaimana mestinya. Kalaupun hakim dikenakan sanksi, paling sebatas diberi peringatan dan dimutasi.


PENUNTUTAN

Category : Hukum

Penuntutan adalah:
Tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (vide psl 1 butir 7)

Surat dakwaan
a. rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan.
b. Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan hakim.

Syarat surat dakwaan
a. syarat formal, dakwaan harus memuat tanggal dan tandatangan dari penuntut umum, memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
b. Syarat materiil, dakwaan harus memuat uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) (vide psl 143)

Kekurangan syarat formal tidak menyebabkan batal demi hukum akan tetapi dapat dibatalkan, sedangkan kekurangan syarat materiil mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.
Bentuk-bentuk surat dakwaan:
a. Dakwaan biasa, disusun hanya berisi satu saja dakwaan.
b. Dakwaan alternatif, antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, dan memberi pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yng terbukti.
c. Dakwaan subsidair, bentuk surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampa kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.
d. Dakwaan kumulasi, dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran sekaligus.

Pemecahan berkas perkara (splitsing):
a. apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat memecah perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa,
b. sehingga, berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa perkara.
c. Dengan pemecahan berkas perkara, masing-masing tredakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri.

Pelimpahan berkas perkara kepengadilan:
a. pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dilakukan dengan surat pelimpahan perkara dengan dilampiri surat dakwaan dan berkas perkara dengan permintaan agar PN segera mengadili.
b. Turunan/salinan pelimpahan berkas perkara beserta surat dakwaan disampaikan kpd tersangka atau penasihat hukumnya, bersamaan waktunya dengan penyampaian pelimpahan berkas perkara ke PN. (vide, psl 143/1)

Perubahan surat dakwaan:
a. perubahan hanya dapat dilakukan satu kali saja.
b. Perubahan hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai.
c. Penuntut umum harus menyampaikan turunan perubahan surat dakwaan kpd tersangka atau penasihat hukumnya. (vide, psl 144)


Inpres tentang Pemberdayaan Instansi Terkait dalam Sistem Penanganan Laporan Korupsi

Category : Hukum

Pemerintah dalam waktu dekat ini berencana mengeluarkan Inpres tentang Pemberdayaan Instansi Terkait dalam Sistem Penanganan Laporan Korupsi yang merupakan pergantian nama dari Perpres sebelumnya tentang Perlindungan Pejabat Publik. Alasan yang dikemukakan Pemerintah adalah untuk memisahkan antara tindakan administratif yang diberlakukan bagi internal PNS pejabat publik dan tindak pidana.

Mekanisme penerimaan laporan yang diterima oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ini harus memenuhi persyaratan yang diantaranya adalah laporan itu harus diklarifikasi oleh APIP dengan melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi. Jika sudah menemukan bukti awal maka hasilnya akan diserahkan kepada Kepala Daerah ataupun Kepala Negara tergantung di tingkat mana dilakukan tindakan korupsi. Setelah itu barulah akan diambil tindakan secara admimistrasi berupa tuntutan ganti rugi (TGP) atau diberikan kepada aparat penegak hukum.

Disini dapat kita lihat bahwa proses birokrasi dengan menyerahkan kepada Kepala Daerah bersangkutan akan menimbulkan suasana KKN yang sangat kental, alasan politis merupakan alasan yang sulit dijamah dalam penyelidikan korupsi di tubuh pemerintahan.

Penyelidikan seharusnya berjalan bersama dengan aparat penegak hukum, jika nantinya sudah ada keputusan barulah akan ada TGR kepada tersangkanya. APIP sebaiknya berjalan bersama BPKP yang sudah solid selama ini. Bukannya menambah panjang daftar birokrasi dan menambah ruwet penanganan korupsi di tubuh pemerintahan.

Pemerintah seharusnya lebih bijaksana membuat sistem baru dalam pemberantasan korupsi yang semakin ruwet dalam tubuh pemerintahan kita, hal perlu dioptimalkan adalah kinerja dari BPKP yang seharusnya dapat bekerja lebih maksimal dalam menangani penyimpangan di tubuh instansi pemerintah.


Penyerahan Berkas Perkara

Category : Hukum

PENYERAHAN BERKAS PERKARA
Penyerahan berkas perkara tahap pertama (prapenuntutan)
a. Penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kpd penuntut umum.
b. Namun demikian penyidikan belum dianggap selesai, sebab masih ada kemungkinan hasil penyidikan yang diserahkan akan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dengan petunjuk agar penyidik melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan.
c. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan berkas perkara untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan, dan dalam tempo 14 hari sesudah penerimaan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, penyidik harus menyelesaikan pemeriksaan penyidikan tambahan dan mengembalikan berkas kepada penuntut umum.
d. Penydikan dianggap lengkap dan selesai, apabila dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik atau penuntut umum telah menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap.

Penyerahan tahap kedua (penuntutan)
a. Terhitung sejak berkas perkara dinyatakan lengkap.
b. Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kpd penuntut umum.


PENYITAAN

Category : Hukum

PENYITAAN
Tata cara penyitaan dalam keadaan normal:
a. harus ada surat ijin penyitaan dari ketua PN
b. penyidik hrs menunjukkan tanda pengenal
c. penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu akan disita.
d. Penyitaan harus disaksikan sekurang-kurangnya tiga orang saksi yaitu kades atau pala ditambah dua orang saksi lainnya.
e. Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, org ybs atau keluarganya dan ketiga orang saksi masing-masing membubuhkan tandatangan.
f. Penyidik hrs menyampaikan turunan berita acara penyitaan kpd org darimana barang itu disita atau keluarganya dan kepada kades setempat. (psl 38 s/d 46 dan 128 s/d 130)

Penyitaan dalam keadaan mendesak
a. bilamana disuatu tempat diduga keras terdapat benda atau BB yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda tersebut akan segera dilarikan atau dimusnahkan atau dipindahkan oleh tersangka;
b. tidak memerlukan surat ijin ketua PN
c. penyitaan hanya terbatas atas benda bergerak saja,
d. segera setelah penyitaan, penyidik wajib melaporkan kepada ketua PN guna mendapatkan persetujuan (psl 41)

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan (psl 40)
Penyitaan tidak langsung
Penyidik memerintahkan kpd org-org yg menguasai atau memegang benda yg diduga dipergunakan alat utk melakukan tindak pidana, agar benda tsb diserahkan kpd penyidik utk disita, penyidik memberikan tanda terima atas penyerahan benda tsb. (psl 42)

Penyitaan surat atau tulisan lain yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu yang oleh UU diwajibkan merahasiakannya (mis: akta notaris) hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh uu untuk merahasiakannya, apabila tidak ada persetujuan dari mereka maka harus atas ijin khusus ketua PN. (psl 43 KUHAP)

Benda yang dapat disita (psl 39):
Ayat 1:
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yg seluruh atau sebagian, diduga berasal dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntkkan melakukan tindak pidana.
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Ayat 2:
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat 1.

Pengembalian barang sitaan
Pengembalian barang sitaan sebelum perkara yang berhubungan dengan benda sitaan itu belum memperoleh keputusan yang tetap:
a. apabila secara nyata dan objektif pemeriksaan penyidikan tidak memerlukannya lagi,
b. atau apabila perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana,
c. apabila perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum,
d. atau perkara tersebut ditutup demi hukum, karena nebis in idem atau tersangka meninggal dunia atau karena tuntuttan terhadap tindak pidana sudah kadaluwarsa.

Pengembalian barang sitaan apabila perkaranya sudah diputus harus dikembalikan kepada orang yang berhak sesuai dengan amar putusan.
Pengembalian benda sitaan oleh penyidik:
a. apabila benda sitaan terebut tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian.
b. apabila pemeriksaan perkara dihentkan dalam tahap penyidikan. (vide psl 46)

Penyidik berwenang meminjamkan benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita.
Penuntut umum berwenang meminjamkan benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita.

Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan:
a. berhak untuk disidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
b. berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli, yang memberikan keterangan yang menguntungkan bagi terdakwa (a de charge).
c. persidangan wajib memanggil dan memeriksa saksi atau ahli yang diajukan oleh terdakwa. (vide psl 116/3 dan 4, psl 160/1e)


PENGGELEDAHAN

Category : Hukum

PENGGELEDAHAN
Pejabat yang berwenang melakukan penggeledahan adalah penyidik, baik penyidik polri maupun penyidik pns.
Penggeledahan dalam keadaan normal:
a. Harus ada surat ijin ketua PN.
b. Jika rumah tempat kediaman harus didampingi dua orang saksi dari warga lingkungan ybs (psl 33/4) apabila tdk didampingi dua org saksi tersangka dapat meminta praperadilan.
c. Wajib membuat berita acara penggeledahan dlm waktu paling lambat dua hari setelah dilakukan pengeledahan.
d. Dilarang dilakukan pd malam hari (stbl 1865 no. 84 psl 3)

Penggeledahan dalam keadaan mendesak:
a. Penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat ijin dari ketua PN.
b. Namun segera sesudah penggeledahan penyidik wajib meminta persetujuan ketua PN.
c. Dapat dilakukan pada malam hari.


PENAHANAN

Category : Hukum

Dasar penahanan:
a. Unsur Objektif/Yuridis:
– Tindak pidana yg disangkakan diancam dgn 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
– Pidana dlm psl 282/3(kesusilaan), 296(perbuatan cabul), 335/1(perbuatan tdk menyenangkan, pencemaran nama baik), 351/1(penganiayaan berat kecuali percobaan penganiayaan), 372(penggelapan), 378(penipuan), 379a(penipuan), 453, 454, 455, 459, 480 dan 506 KUHAP, 25 dan 26 stbld 1931 no. 471 (pelanggaran terhadap ordonansi beacukai), psl 1, psl 2 dan psl 4 UU TP Imigrasi
b. Unsur Subjektif:
Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana (psl 21/1 KUHAP).

Tata cara penahanan
a. dengan surat perintah penahanan dari penyidik/penuntut umum/hakim yg berisi:
– identitas tersangka,
– menyebut alasan penahanan,
– uraian singkat kejahatan yg disangkakan,
– menyebut dgn jelas ditempat mana tersangka ditahan. (psl 21/2)
b. menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kpd keluarga tersangka.

Keberatan atas penahanan:
a. tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dpt mengajukan keberatan atas penahanan atau atas jenis penahanan yang dikenakan kepada tersangka kpd penyidik yg melakukan penahanan itu (psl 123/1)
b. apabila dlm waktu 3 (tiga) permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau PH dpt mengajukan hal itu kpd atasan penyidik (psl 123/3).
c. Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dlm ayat tersebut dapat mengabulkan permintaan dgn atau tanpa syarat (psl 123/5).

Jenis-jenis penahanan:
a. Rumah tahanan negara,
b. Rumah, dan
c. Kota (psl 22/1)

Penahanan rutan
Tersangka atau terdakwa yang masih sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan ditahan di Rutan.

Pengeluaran tahanan
a. pengeluaran tahanan atas permintaan penyidik utk kepentingan pemeriksaan (psl 112)
b. pengeluaran tahanan karena pengalihan jenis penahanan (psl 22/1 dan 3b)

Pembebasan tahanan
a. apabila seorang tersangka/terdakwa tidak diperlukan lagi penahanan guna kepentingan pemeriksaan, instansi yg melakukan penahanan dpt atau berwenang utk memerintahkan pembebasan tahanan dari rutan (psl 24, 25, 26, 27, 28)
b. apabila hukuman yg dijatuhkan telah sesuai dgn masa tahanan yg dijalani, pejabat rutan berwenang utk mengeluarkan seorang tahanan dari rutan apabila putusan peminadanaan yang dijatuhkan pengadilan terhadap tahanan telah menpunyai kekuatan hukum tetap, sedang pemidanaan yg dijatuhkan pengadilan sama lamanya dgn masa tahanan yg dijalani. Kepala rutan tdk memerlukan surat perintah dari instansi manapun utk membebaskan tahanan.

Pembebasan tahanan demi hukum
Apabila masa tahanan telah habis, tetapi tidak ada surat perpanjangan penahanan. Maka kepala rutan harus membebaskan tahanan dari rutan.

Penahanan kota
Dilakukan di kota/desa/kampung tempat kediaman tersangka. Selama dlm tahanan wajib melapor pada waktu yg ditentukan (psl 22/3)

Pengalihan jenis penahanan (psl 23)
Tata cara pengalihan penahanan:
a. Oleh penyidik dan penuntut umum dilakukan dgn surat perintah tersendiri yg berisi dan bertujuan utk mengalihkan jenis penahanan.
b. Jika yg melakkan pengalihan itu hakim, perintah pengalihan penahanan dituangkan dlm bentuk surat penetapan.
c. Setiap orang yang ditahan dpt mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari penahanan rutan ke jenis penahanan rumah atau jenis penahan kota.

Pengurangan masa tahanan:
a. Penahanan rutan, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan.
b. Penahanan rumah,pengurangannya sama dengan 1/3 x jumlah masa penahanan.
c. Penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahanannya sma dengan 1/5 x jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani. (psl 22/5)

Kunjungan penasihat hukum ke rutan
Harus meminta ijin dulu dari instansi yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan (psl 20 Per MenKeh No. M.04.UM.01.06/1983)

Penangguhan penahanan
Atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. (psl 31 KUHAP Jo. Psl 35 dan 36 PP no. 27/1983 Jo. Psl 25 Per MenKeh No. M.04.UM.01.06/1983. tgl 16 Desember 1983 Jo. Kep MenKeh No. M.14-PW.07.03/1983 tanggal 10 Desember 1983)


Penangkapan

Category : Hukum

Alasan atau syarat penangkapan
a. adanya bukti permulaan yang cukup (psl 17)
b. bukti permulaan yg cukup terkandung dlm:
– Laporan polisi
– BAP TKP
– Laporan hasil penyidikan
– Keterangan saksi/saksi ahli
– Barang bukti

Cara penangkapan
a. penangkapan dilakukan oleh polisi
b. petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan:
– identitas tersangka
– uraian secara singkat alasan penankapan,
– uraian singkat perkara kejahatan
– menyebut dengan terang ditempat mana pemeriksaan dilakukan.
c. menyerahkan turunan surat perintah penahanan kpd keluarga tersangka.
Batas waktu penangkapan
Tidak boleh lebih dari satu hari (psl 19/1 KUHAP)


Pemeriksaan tersangka

Category : Hukum

Pemeriksaan tersangka selama dalam pemeriksaan:
a. Tersangka berhak untuk diberitahu ddengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yg disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (psl 51 hrf a KUHAP)
b. Jawaban yg diberikan tanpa tekanan dlm bentuk apapun (psl 117)
c. Penyidik mencatat sesuai dgn kata-kata dan kalimat yang dipergunakan terdakwa
d. Keterangan tersangka dicatat dlm BAP. Kemudian dibacakan, jika tdk setuju, sebutkan bagian mana, kalau sudah maka tandatangan bersama.
e. Jika tersangka diluar daerah hukum penyidik, maka diadakan pendelegasian penyidik (psl 119)
f. Jika tersangka punya alasan yg wajar, pemeriksaan dapat dilakukan ditempat kediaman tersangka dengan cara, penyidik datang sendiri ke kediaman (psl 113)
g. Selama pemeriksaan berlangsung dimuka penyidik, tersangka dapat mengajukan kpd penyidik agar diperiksa saksi yg menguntungkan baginya. (psl 116/4)


Bentuk pemanggilan dan syarat sahnya panggilan serta tata cara pemanggilan

Category : Hukum

Dalam Hukum Acara Pidana sering terjadi kesalahpahaman akan arti dari pemanggilan. Berikut uraiannya:
Bentuk pemanggilan dan syarat sahnya panggilan
a. Panggilan berbentuk “surat panggilan” dan harus memuat:
– Alasan pemanggilan (apakah sbg tersangka, saksi, atau ahli)
– Surat panggilan ditandangani penyidik. (psl 112/1 KUHAP)
b. Pemanggilan harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak yaitu:
– Antara tanggal hari diterimanya surat panggilan, dengan hari tanggal orang yang dipanggil diharuskan memenuhi panggilan, hrs ada tenggang waktu yg layak.
– Atau surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dlm surat panggilan (psl 152/2 dan 227/1)

Tata cara pemanggilan:
a. Jika alamat jelas maka langsung ke tempat tinggal
b. Atau disampaikan ke tempat kediaman akhir.
c. Petugas harus bertemu langsung, tidak boleh perantaraan.
d. Petugas membuat catatan bahwa panggilan telah disampaikan.
e. Kemudian dibubuhi tandatangan bersama. Jika tidak menandatangani, petugas mencatat alasan kenapa orang yang dipanggil tidak membubuhkan tanda tangan (psl 227/2)

Memenuhi panggilan adalah kewajiban hukum (legal obligation)
Apabila yang dipanggil tidak menaati panggilan:
a. Jika panggilan pertama tidak maka ada panggilan kedua
b. Jika panggilan kedua juga tidak, penyidik dapat memerintah petugas membawa kehadapan pejabat yang memanggil. (psl 112/2)


Menggugat UU Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Category : Hukum

Undang-undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ternyata memiliki beberapa kelemahan sehingga sepantasnya perlu mendapat perhatian khusus demi tercapainya keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat.

Contoh nyata terdapat dalam pasal 24 yang berbunyi:
Dalam hal komisi telah menerima pengaduan atau laporan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang disertai permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, Komisi wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
Bisa dibayangkan hanya dalam waktu sangat singkat tersebut apakah mungkin Komisi dapat menyelesaikan suatu kasus yang berat yang misalnya melibatkan suatu institusi besar? tentunya sangat berat bagi Komisi untuk melakukan penyelidikan hanya dalam waktu yang sangat singkat tersebut.

Kemudian kita bisa melihat juga pada pasal 27 yang berbunyi:
Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.
Nah ini berarti jika pelaku tidak diberikan amnesti baik oleh Presiden dan DPR atau pelaku tidak teridentifikasi atau mungkin tidak dimaafkan oleh korban maka dia tidak mendapat kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud UU tersebut.

Kemudian kita juga bisa melihat dengan jelas Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi:
Pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Komisi ditetapkan.
Nah, bisa dibayangkan pemberian kompensasi dan rehabilitasi ini bisa saja ditunda selama tiga tahun dengan sistem perhitungan yang tidak jelas sehingga korban akan semakin menderita.

Terlihat jelas bahwa UU ini membolehkan pelanggar HAM mendapatkan amnesti, padahal seharusnya untuk kategori pelanggaran HAM berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan itu hukumannya sangat berat dan tidak dapat dimaafkan, seperti misalnya kejahatan genocide (pembunuhan terhadap ras manusia tertentu).